Sosialisasikan Pimpinan Dewan Lewat Sidang Paripurna

Surabaya,(DOC) – Meski masih terjadi polemik di internal Partai Gerindra Surabaya terkait posisi jabatan Wakil Ketua DPRD Surabaya, namun DPRD kota Surabaya telah mengumumkan unsur pimpinan definitif,Rabu(10/9/2014). Unsur pimpinan yang disosialisasikan melalui sidang Paripurna tersebut, meliputi ketua dewan dan wakil ketua.

Berdasarkan surat rekomendasi partai peserta pemilu di tingkat pusat, empat anggota dewan yang menempati kursi pimpinan dewan periode 2014-2019 yaitu Armudji dari PDIP sebagai Ketua dewan, kemudian 3 posisi Wakil Ketua ditempati oleh Dharmawan dari Partai Gerindra, Ratih Retnowati dari Partai Demokrat dan Masduki Toha dari PKB.

Ketua DPRD sementara, Armuji mengatakan, setelah paripurna kemarin pihaknya akan mengirim surat ke gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo soal nama-nama dari calon pimpinan wakil rakyat yang bermarkas di Jalan Yos Sudarso ini. Setelah persyaratan lengkap, gubernur akan membuat Surat Keputusan (SK) pelantikan pimpinan DPRD Surabaya.

“Jadi setelah ini kami sampaikan ke Gubernur Jatim melalui Walikota Surabaya untuk mendapatkan SK,” ucapnya usai paripurna.

Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, jika SK itu bisa cepat turun, maka pada diperkirakan Sabtu (13/9/2014), rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD 2014-2019 dapat langsung dilaksanakan. “Setelah itu, kami akan membentuk pansus tatib (panitia khusus tata tertib) dewan. Setelah pansus tatib terbentuk, pihaknya akan membentuk alat kelengkapan dewan,” katanya.

Dia memastikan akan bekerja merathon untuk membentuk kelengkapan dewan setelah dilantik sebagai pimpinan. Pada hari Sabtu itu juga akan meminta kepada setiap fraksi mengusulkan nama untuk diikutkan pada pansus tatib. “Jadi hari Senin (15/9/2014) akan dilaksanakan paripurna pengumuman pansus tatib DPRD Surabaya,” tuturnya.

Pria yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Surabaya ini mengungkapkan, perangkat dewan yang akan dibentuk diantaranya, struktur komisi, badan musyawarah, dan badan kehormatan. Dirinya memastikan, pembentukan perangkat kelengkapan dewan ini tidak akan memakan waktu lama. “Kalau pansus tatib dah selesai maka nanti akan membikin kelengkapan dewan,” katanya.

Politisi gaek yang sudah empat periode menjadi wakil rakyat ini memastikan proses pembentukan kelengkapan dewan tidak akan mengganggu pembahasan RAPBD Kota Surabaya 2015. Pasalnya, pihaknya sudah mensosialisasikan RAPBD ini pada anggota dewan yang baru. Dengan begitu, anggota dewan yang baru bisa faham dan pembahasan RAPBD akan berjalan lancar.

“Saya kira tidak ada masalah, semua akan tepat waktu, termasuk dengan pembahasan RAPBD,” ujarnya.

Terkait dengan usulan PDI Perjuangan agar RAPBD dibahas mulai dari awal, Armuji mengaku hal itu masih akan dikonsultasikan ke gubernur Jatim dan juga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ini bertujuan untuk menanyakan apakah pembahasan ulang RAPBD itu diperbolehkan atau tidak. Kalaupun diperbolehkan, mekanisme yang harus dilalui itu apa saja.

Wakil Ketua Dharmawan menambahkan, sebagai orang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, dia mengaku juga memerlukan waktu untuk belajar tentang tugas-tugas kedewanan, terutama tugas seorang wakil ketua. Dia berjanji akan menjalankan amanah rakyat sebaik mungkin. “Ndak sampai satu bulan sudah bisa menyesuaikan,” akunya.

Aden, sapaannya, belum mau berkomentar banyak. Hanya saja, soal kelengkapan dewan, dan pembentukan panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) akan dilakukan sesegera mungkin. Yang pasti, pekerjaan rumah (PR) ini akan dikerjakan setelah unsur pimpinan dewan mendapatkan surat keputusan (SK) dari gubernur Jatim.

“Kelengkapan dewan secepatnya dibentuk,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini memastikan akan membagi kelengkapan dewan, seperti badan kehormatan (BK), badan musyawarah (banmus), ketua fraksi dan anggotanya akan dibagi secara proporsional. Tentu saja, pembagian ini akan mengacu pada mekanisme yang berlaku. “Jadi ayo sama-sama bekerja agar semua aspirasi rakyat menjadi nyata,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD sementara Junaedi yang memastikan bahwa, pembentukan perangkat kedewanan tidak akan berlangsung lama. Diperkirakan akhir bulan ini kesemuanya sudah terbentuk. Sehingga, pada awal bulan depan, DPRD Kota Surabaya sudah bisa melakukan pembahasan RAPBD 2015.

Jika awal Oktober dibahas, maka anggota dewan memiliki waktu sekitar dua bulan untuk merampungkannya. Akhir Nopember pembahasan batas akhir pembahasan RAPBD. Jika Nopember tuntas, APBD 2015 bisa dilaksanakan pada Januari 2015. “Kalau RAPBD dibahas ulang tidak ada masalah, walikota sendiri tidak mempersoalkan,” jelasnya.(iz/r7)