Kuota Perempuan Dinomorsatukan

 Politik

Surabaya, (DOC) – Perubahan mendasar bakal terjadi pada penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Jika pada pileg sebelumnya kaum wanita hanya mendapat kuota 30 persen, maka pada pileg nanti keterwakilan perempuan diperkirakan bakal lebih banyak menyusul adanya peraturan kelipatan tiga dalam daftar urut.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih, Khoirul Anam, sesuai amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa calon anggota (Caleg) perempuan harus ada di setiap kelipatan tiga.

“Saya menilai peraturan itu sangat menguntungkan kaum perempuan. Misalnya dalam daftar caleg no satu pria, nomor dua pria maka untuk nomor yang ke tiga harus diisi perempuan begitu juga seterusnya,” terang.

Menurutnya, selama ini caleg perempuan seakan hanya menjadi pelengkap tiap pagelaran pesta demokrasi berlangsung. Makanya tidak mengherankan, kebanyakan nomor urut calon legislatif dari kaum hawa mayoritas ditaruh di nomor belakang.

“Ini cukup adil bila dibandingkan pileg yang sudah sudah,” cetusnya.

Kendati demikian, Anam sapaan akarab Khoirul Anam menyatakan pelaksanaan pileg di Surabaya mendatang bukan berarti tanpa kekurangan. menurutnya, jumlah 50 kursi bagi anggota dewan saat ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Surabaya, yang mencapai 3,114 juta.

“Jumlah 50 kursi yang ada di DPRD sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Karena idealnya 75 bahkan lebih,”  tegas Anam.

Anam menjelaskan, berdasarkan aturan yang ada untuk daerah dengan populasi 1 juta jiwa harus diwakili dengan 50 anggota legislatif. Ironisnya, Surabaya yang memiliki populasi penduduk 3 juta lebih juga memperolah kuota 50 kursi anggota dewan.

“Sebenarnya ini juga menjadi rasan rasan anggota parpol, karena tentu sangat berbeda harga satu kursi di Mojokerto dengan yang ada di Surabaya,” tukasnya.

Sementara nasib sebaliknya justru dialami panitia pengawas pemilu (panwaslu) kota Surabaya. Disaat KPU kota Surabaya sudah mulai melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan legislatif 2014, ternyata panwaslu belum memiliki kantor tetap. Untuk bulan ini personil Panwaslu masuk menempati rumah kontrak dikawasan Perumahan Sidosermo Indah sebagai pengganti kantor sementara.

“Untuk sementara kita menempati disini, karena memang belum disediakan kantor yang permanen,” ujar Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariadi.

Kendati belum ada kantor permanen, namun anggota Panwaslu tetap melakukan tugas. Seperti turut melakukan pemantauan proses verifikasi faktual partai politik. Untuk mendukung kinerjanya, dari rumah yang dikontrakan Pemkot Surabaya untuk keperluan Panwaslu itu, sebuah garasi mobil disulap menjadi perkantoran.

“Kita berharap semoga di 2013 nanti sudah ada kantor yang permanen makanya kami berencana berkirim surat ke Bu Wali Kota Surabaya untuk mengadukan perihal belum adanya kantor permanen ini,” tandasnya. (k1/r4)