Sudirjo Sesalkan Sikap Lunak Satpol PP Terhadap Hotel 88

Surabaya,(DOC) – Langkah satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memberikan dead line (batas waktu) satu minggu kepada Hotel 88 di Jl Embong Malang, untuk menutup sendiri disesalkan sejumlah anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya. Salah satunya seperti disampaikan Sudirjo.
Menurut Sudirjo, pelanggaran yang dilakukan manajemen Hotel 88 sudah terlalu banyak. Mulai dari tidak memiliki ijin gangguan atau HO, hotel yang terletak di tengah kota itu juga terbukti melanggar sempadan jalan.
“Harusnya pemkot langsung berani mengeksekusi. Sebab pelanggaran yang dilakukan sudah cukup banyak. Dan itu tidak ada toleransi,” sesal Sudirjo, Jumat (6/9/2013) lusa.kemarin
Sudirjo menyebutkan, untuk mengetahui melanggar tidaknya sebuah bangunan sebenarnya cukup mudah. Salah satunya bisa dilihat dari garis sempadan jalan dan bangunan. Menurutnya, jika dalam sempadan bangunan sudah melanggar bisa dipastikan pembangunan yang dikerjakan sudah melenceng dari ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan.
“Sayangnya, pemkot selama ini kadang terlalu lelet. Harusnya, ketika sudah tahu ada pelanggaran ya langsung saja dieksekusi. Tidak usa dikasih tenggat waktu segala,” saran Sudirjo.
Sementara itu, Ketua Komisi C Sachiroel Alim anwar meminta agar Satpol PP konsisten dalam menegakan peraturan daerah (parda) di Surabaya. Sebab selama ini terkesan tebang pilih dalam bertindak.
“Jangan sampai kasus penertiban reklame terjadi dalam masalah ini. Satpol PP harus menjalankan tugasnya dengan benar. Jangan sampai mudah diintervensi,” pesan Alim.
Terpisah, Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan, dalam penutupan Hotel 88 pihaknya hanya menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Cipta karya dan tata ruang (DCKTR).
Menurut Irvan, begitu dirinya menerima rekomendasi dari DCKTR, satpol PP langsung gerak cepat terkait rekomendasi penutupan operasional Hotel 88 di Jl Embong Malang No.84 Surabaya itu.
“Mulai Kamis (6/9/2013), manajemen Hotel 88 kita beri waktu satu minggu untuk melakukan penutupan operasional sendiri terkait tidak diperolehnya izin operasional hotel dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya, karena terkendala tidak adanya izin HO,” ujar Irvan.
Menurutnya, jika dalam waktu seminggu manajemen Hotel 88 tidak segera menutup operasionalnya, maka Satpol PP sesuai kewenangannya akan menutup paksa hotel yang terletak di pusat kota Surabaya itu.
“Kita sudah menyurati manajemen Hotel 88 pada Rabu (5/9/2013) kemarin. Surat itu berisi himbauan agar menajemen bisa melalukan penutupan operasional sendiri. Namun kalau melewati seminggu tidak juga ditutup, maka kami akan melakukan penutupan paksa,” tegas mantan Camat Rungkut ini.
Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, alasan DCKTR mengeluarkan rekomendasi penutupan lantaran pihak hotel tidak memiliki ijin HO. “Untuk sementara, kita minta operasional Hotel 88 Embong Malang ditutup,” kata Eri.
Eri menerengkan, sebenarnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Hotel 88 sudah keluar. Namun pembangunannya tidak sesuai dengan IMB yang diajukan, sehingga pada waktu pengurusan izin HO tidak dapat dipenuhi.
“Gambar di IMB dan bentuk fisik di lapangan berbeda, maka izin untuk HO tidak dapat diproses karena HO belum keluar. Jadi karena belum memiliki izin HO dan izin operasional, maka Hotel 88 Embong Malang dinyatakan tidak boleh beroperasi dulu hingga semua izin disesuaikan dan dikeluarkan,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Plt Kabag Bina Program ini.(k1/r7)