Sukses, Pileg 2014 Harus Dengan Catatan

Tidak ada komentar 122 views

Jakarta, (DOC) – Pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2014 lalu memang berjalan aman, tidak ada intimidasi politik yang terjadi bahkan disejumlah daerah yang dinilai rawan konflik pemilu. Namun, pileg 2014 dinilai berbagai pihak tidak berjalan dengan baik karena banyaknya persoalan administrasi, kecurangan dan politik uang yang terjadi.
“Pemilu 2014 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pelaksanaannya melanggar Konstitusi, proses pelaksanaannya amburadul, korup disertai kejahatan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh perangkatnya secara massif,” ungkap Praktisi hukum Diana Napitupulu.
Caleg Partai NasDem dari Dapil Banten III ini menjelaskan kekacauan pemilu ditandai dengan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar, banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) palsu, politik uang yang sangat luas, kecurangan dalam perhitungan suara, hingga jual beli suara oleh KPU bahkan oleh calon anggota legislatif sendiri.
“Kekisruhan Pemilu 2014 dimulai ketika KPU menggunakan data E-KTP sebagai dasar untuk menentukan DPT. Berdasarkan E-KTP itu tercatat 186 juta orang penduduk Indonesia berhak memilih, namun kenyataannya apa? 5 juta orang ternyata tidak terdaftar sebagai pemilih, sekitar 10,5 juta nama di DPT adalah fiktif. Kekacauan makin terjadi ketika KPU mengijinkan calon pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara hanya dengan membawa KTP, akhirnya data DPT tidak diperdulikan lagi,” papar Diana.
Diana menambahkan, ini yang mengakibatkan ketika rekapitulasi suara akhirnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih melebihi DPT. Sehingga yang terjadi adalah kekisruhan di beberapa daerah, yang beberapa diantara nya harus dilakukan pemungutan suara ulang, termasuk di Tangerang, Banten. “Kesimpulan nya adalah Pemilu 2014 sudah kehilangan legitimasi, baik legitimasi hukum maupun legitimasi rakyat,” tegas Diana.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai, kisruhnya pileg lalu merupakan dampak dari ketidakcocokkan dari sistem pemilu. “Pada pemilu 2014 ini praktek politik uang sangat vulgar terjadi, bahkan terang-terangan terjadi. Ini belum pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Ini dampak dari sistem pemilu langsung dan proporsional terbuka yang sekarang kita jalani. Mungkin sekarang sudah saatnya kita mengkaji ulang sistem pemilu yang kita jalani,” ujar Lukman.
Sementara itu, Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi mengakui bahwa pemilu 2014 sebagai pemilu yang penuh dengan kekacauan dan kecurangan. “Sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan Indonesia sebenarnya membuka peluang untuk terjadinya politik uang. Sebagai gambaran seperti ini, ketika satu dapil memiliki jumlah kursi yang banyak untuk diperebutkan, maka peluang terjadinya politik uang di dapil tersebut semakin besar. Menagapa? Karena akan ada partai yang mengharapkan kursi sisa di dapil tersebut dengan memberi sejumlah uang ke dapil dengan banyak kursi,” papar dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini mengingatkan beberapa hal yang harus diantisipiasi, yaitu bahwa dalam sistem politik terbuka, dimana konstituen yang diperebutkan jumlahnya lebih kecil, maka terjadinya politik uang akan semakin besar. Dan, kalau elektoratnya kecil, maka yang akan terjadi adalah transaksi jual beli suara akan lebih besar. (r4)