Sulit Ambil Alih KBS, Walikota Ancam Tarik Aset

Tidak ada komentar 139 views

Surabaya,(DOC) – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini secara tegas menolak permintaan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelesaikan permasalahan hukum antara Kemenhut dengan beberapa mantan pengurus KBS. Permintaan tersebut, sebagai syarat bagi pemerintah kota yang ingin segera mengelola Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Berbicara di hadapan para wartawan, Tri Rismaharini mengaku tidak mengerti dengan permintaan kementerian kehutanan. Sebab selama ini pemerintah kota telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi perlengkapan persyaratan yang diminta. Mulai dari sisi anggaran hingga pembetukan direksi PDTS juga telah ia penuhi.

“Makanya, terus terang saja, saya tidak mau mengabulkan permintaan kemeterian kehutan itu,” tandas Tri Rismaharini, Rabu (29/5).

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat berencana mengirim surat penolakan kemenhut, dengan tembusan presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Risma, sapaan Tris Rismaharini, mengungkapkan terkait proses pengelolaan KBS sebenarnya pemerintah kota telah menggelar beberapa kali pertemuan dengan kementerian kehutanan. Namun karena progres yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkaan, akhirnya pemkot memilih untuk menghentikan pertemuan itu.

“Menurut saya pertemuan itu sudah cukup, karena tidak ada keputusan apapun yang dihasilkan,” cetus Walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Sebagai gantinya, lanjut Risma, pemerintah kota saat ini akan meminta lahan KBS sesuai dengan temuan yang dihasilkan BPK. Kemudian pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk direvitalisasi. Diantaranya, dengan membangun building parking di Terminal Joyoboyo.

“Kekhawatiran kalau ada satwa KBS akan keluar, saya pastikan tidak benar . Malahan, dalam rencana kita, lahan KBS akan kita perlus dengan menambah lahan sekitar 1,5 hektar. bahkan kita juga akan menambah wahana baru baru berupa sea world,” terang mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu.

Terpisah, mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) PD KBS, Mochamma Machmud, membantah bila Kementerian Kehutanan, mempersulit upaya pememrintah kota untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya. menurutnya, kemenhut hanya tidak ingin ada masalah ketika proses serah terima KBS berlangsung.

“Itu sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh kemenhut,” ujar Moch Machmud.

Machmud menyebutkan, berdasarkan penjelasan yang diberikan Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Teknik dan Hukum Organisasi Kemenhut, Eppy Agusfin, sebenarnya kementerian kehutanan sudah menyiapkan jawaban ijin pengelolaan kebun bintang Surabaya yang diminta pemkot. Namun karena masih terdapat masalah hukum akhirnya ijin tersebut belum diturunkan.

“Sebenarnya pemerintah kota syaratnya juga sudah lengkap. tapi itu tadi sampai sekarang kan masih ada gugatan yang dilakukan Stany Subakir terhadap kemenhut,” sebut politisi asal Partai Demokrat (PD) ini.

Machmud menegaskan, sebagai komisi yang pernah membahas PD KBS, sebenarnya pihaknya juga telah ikut intervensi dalam upayan menyelesaikan yang terjadi. dianataranya, dengan menggelar pertemuan internal bersama Stany Subakir.

“Sebenarnya solusinya cukup mudah. Pemkot hanya tinggal meminta pihak yang menggugat untuk mencabut gugatannya. itu saja. Bahkan pak Stany, juga mengaku bersedia asalkan diajak bicara secara baik-baik,” tandasnya.

Sayangnya, selama ini pemerintah kota terkesan lambat dalam mengambil langkah tersebut. padahal, jika gugatan yang diajuakn Stany Subakir terys berjalan, maka bisa dipastikan proses pengelolaan KBS oleh pemerintah kota juga akan terus terhambat.

“Pemkot harus segera ambil tindakan. Bahkan bila perlu segera melakukan inisiatif , gimana caranya Stany mau mencabut gugatanya. sebab menurut saya saat ini sudah terlambat,” pungkasnya.(K1/R7)