Sumber Organik Tak Dikenal Dewan

Tidak ada komentar 129 views

Surabaya, (DOC) – Di kalangan dewan sendiri, nama PT Sumber Organik memang tak familiar. Sebab, nama perusahaan yang bakal mengelola sampah TPA Benowo menjadi gas dan listrik, sama sekali tak pernah terdengar di Surabaya. Apalagi perusahaan itu mengklaim sebagai perusahaan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan.

Ketua Fraksi APKINDO DPRD Surabaya Eddy Rusyanto saat ditanya soal identitas PT Sumber Organik, justru hanya tertawa-tawa saja. Seolah dia mengakui jika perusahaan itu tak jelas.

“Kami sudah minta surat terkait MoU atau kerjasama antara pemkot dengan PT Sumber Organik, tapi sampai saat ini tak ada jawabannya. Jadi kita tak tahu apa dan bagaimana perusahaan yang digandeng pemkot tersebut,” aku Eddy, Kamis (20/12/2012).

Eddy juga mengatakan, seyogyanya, jika dalam penanganan lelang investasi di TPA Benowo harus menggunakan perusahaan yang berpengalaman. Apalagi dalam menyediakan sumber daya manusianya, PT Sumber Organik justru membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga operasional pembangkit listrik.

“Itu juga semakin membuktikan jika perusahaan itu tak berpengalaman. Itu bisa saja perusahaan baru karena baru merekrut tenaga kerja. Kalau memang benar berpengalaman di bidang pembangkit listrik, tentu sudah memiliki tenaga handal,” tandas Eddy.

Politikus Gerindra ini juga mengakui kalau melalui tipping fee, sangat menguntungkan perusahaan. Kalau memang perusahaan bonafit, tentu harus memiliki investasi di muka, tidak seperti saat ini.

Saat ini, tipping fee sebesar Rp56,4 miliar yang akan dibayarkan pemkot setiap tahun sebagai ongkos atas masuknya sampah yang akan diolah di TPA Benowo, sama saja dengan memberi modal perusahaan itu.

Sebab, sejak 2013 sampai 2015 (berdirinya pabrik pengolahan sampah Benowo) pemkot akan terus membayar tipping fee tersebut.

“Kita akan melihat, apakah tipping fee pada 2013 ini akan tetap dibayarkan. Jika terbayar, akan kita pertanyakan, sebab perusahaan itu belum bekerja tapi sudah mendapat masukan dana dari pemkot. Dana itu tentu saja jadi investasi bagi perusahaan, sementara pemkot yang rugi. Hal ini juga pasti akan disoroti lembaga pengawas keuangan seperti BPKP ataupun KPK, sebab pemkot mengeluarkan uang tanpa ada hasil,” beber Eddy.

Dia menilai, kerjasama ini sangat merugikan pemkot. Tapi kenapa ini lolos? Yang membuat Eddy kecewa, saat rekan dewan lainnya protes masalah tipping fee sebelum paripurna, justru tak garang saat di forum itu sendiri. Kenapa hal itu tak dilakukan dalam paripurna? (co/r4)