Surabaya Juga Tak Dapat Jatah Blanko eKTP

Tidak ada komentar 181 views

Surabaya,(DOC) – Sudah sebulan ini, animo warga Surabaya yang mendatangi kantor Dispendukcapil relative sepi. Antrian warga yang melakukan rekam e-KTP pun sudah tidak membludak. Ada dua alasan yang menjadi faktor. Yang pertama memang ada  jumlah warga yang belum rekam eKTP dan yang kedua adalah selama sebulan ini Dispendukcapil Kota Surabaya tidak mendapat pasokan blanko eKTP sehingga tidak ada aktivitas pencetakan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, pihaknya memang sudah mendapat edaran sejak awal Oktober ini bahwa penyediaan blanko ke daerah memang dihentikan. “Kurang lebih sebulan ini memang ngak ada pasokan blaonko dari pusat, kita sudah menerima edarannya dan sudah kita sosialisasikan. Karena memang tidak ada pasokan dari pusar, maka juga nggak ada yang kita ambil ke Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Anang ini.

Selain itu mantan Kabag Hukum Pemkot ini juga menerangkan bahwa dalam surat yang diterima dari pusat tidak dijelaskan kapan penyaluran blanko untuk pencetakan eKTP akan dilakukan kembali. Namun selama kekosongan blanko ini bukan berarti warga Surabaya tidak bisa rekam. Mereka semua masih bisa melakukan perekaman. Melainkan tidak bisa mencetakkan eKTP nya secara fisik.

“Kemungkinan sampai akhir November blanko masih belum ada. Tapi kita berharap awal bulan November siapa tahu sudah ada blankonya. Nah, selama ini warga akan diberi surat keterangan sudah rekam EKTP surat itu saya keluarkan secara langsung,” imbuh Anang.  Selama tidak ada blanko itu, setidaknya Anang menerbitkan sebanyak 1000 hingga 2000 surat keterangan sudah rekam eKTP. Surat itu bisa dipakai dalam pengurusan berkas berkas administrasi kependudukan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Anang membenarkan jika saat ini cenderung sepi. Dimungkinkan karena masyarakat endengar statemen dari Mendagri soal batas perekaman diundur hingga tengah tahun 2017. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh mendagri di pusat itu tidak ada instruksi tertulis. Sehingga Dispendukcapil sendiri tidak memberikan sosialisasi apapun terkiat pengunduran batas tersebut.

“Tapi justru kami mengimbau pada warga Surabaya untuk memanfaatkan momen ini untuk segera melakukan perekaman. Artinya tidak mendadak bersamaan sebelum deadline, sehingga antriannya membludak,” kata Anang.

Menurutnya, awal tahun pemerintah pusat akan kembali mendesak warga untuk segera melakukan perekaman. Ini terkait di tahun depanm akan mulai banyak pemeilihan kepala daerah. yang nantinya direncanakan akan dilakukan dengan elektronik. Oleh sebab itu ia mengimbau agar warga Surabaya juga tetap waspada dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan rekam.

“Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, saat ini warga Surabaya yang sudah rekam eKTP sudah 90 persen dari 2,1 juta jiwa yang wajib KTP. Yang belum melakukan perekaman hanya 10persennya,” imbuh ANang. Oleh karena itu pekan depan, Dispendukcapil berencana untuk melakukan perekaman on the spot. Khususnya di sekolah sekolah yang wajiab KTP. Baik yang usai 16 tahun dan 17 tahun.(fm/r7)