Surabaya-Sidoarjo Perbarui Perjanjian Pengelolaan Purabaya

Surabaya (DOC) – Pengelolaan terminal Purabaya di Bungurasih antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pengkab) Sidoarjo bakal diperbaharui. Pembaharuan kerjasama itu perlu dilakukan karena perjanjian kerjasamanya selama ini dinilai sudah usang. Alasannya, perjanjiannya dibuat sejak 1991.

“Perjanjian antar kedua pemerintahan daerah ini perlu direvisi ulang karena usianya sudah sekitar 22 tahun. Sementara, sekarang ini berbagai kebiajakan pemerintahan pusat hingga ke daerah telah banyak yang berubah. Di antaranya terkait dengan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” ungkap Erick Reginal Tahalele, anggota komisi A DPRD Surabaya, Kamis (20/6).

Atas perubahan tersebut ternyata tidak diikuti dengan perubahan perjanjian pengelolaan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pengelolaan terminal Purabaya. Sehingga, kata dia, terjadilah rebutan pengelolaan dan bagi hasil (sharing) pengelolaan Terminal Purabaya di Bungurasih tersebut.

Kedua belah pihak masih bersikukuh sama-sama merasa benar yang sampai sekarang masih terjadi. Akibatnya, tidak ada titik temu antara keua belah pihak. Bahkan, ada usulan agar pengelolaan terminal Purabaya lebih adil, Pemkab Sidoarjo menempatikan sejumlah orangnya di Purabaya untuk memlototi pengelolaan terminal tersebut.

Bahkan, ada pula yang menginginkan terminal itu dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pengelolanya orang dari Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. “Jadi, sempat banyak usulan yang masuk ke kami di dewan, karena itu kami akan jadi penengahnya,” jelas dia.

Atas kondisi itu Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya yang menggelar pertemuan antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkot Surabaya juga sempat dibuat bingung atas kondisi itu. Namun demikian, komisi A yang tampak ewuh pakewuh itu akhirnya menyatakan akan memediasi sengketa tesebut.

Menurutnya, atas kondisi itu Pemkot tetap diwajibkan membayar utangnya ke Sidoarjo, tapi selanjutnya bentuk kerjasama antara keduanya harus diperbaharui kembali. Sebab, kalau tidak persoalan utang piutang akan terus muncul lagi. Ini setelah Pemkab Sidoarjo beralasan sesuai hukum berhak mengatur retribusi di wilayahnya.
Djoko Sartono, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Sidoarjo usai rapat koordinasi di DPRD Sidoarjo, Selasa (18/6) lalu mengatakan, terminal Purabaya masuk wilayah Sidoarjo, makanya berdasar hukum kewilayahan Sidoarjo berhak mengatur melalui peraturan daerahnya Sidoarjo.

Dijelaskan Djoko, adanya perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditandatangani antara dua Kepala Daerah tahun 1991 untuk Termmial Purabaya masih berlaku hingga sekarang. Dan sampai saat ini tidak ada perubahan atas perjanjian tersebut.

Sementara itu, penerapan Perda retribusi oleh Pemkab Sidoarjo terkait dengan pengelolaan terminal Purabaya harus dilakukan, meski sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Hanya saja, ada sejumlah pasal dalam Raperda retribusi tersebut yang diubah terkait persentase bagi hasil atas pengelolan Purabaya. “Perubahan persentase bagi hasil itu tidak atas keinginan eksekutive melainkan di DPRD Sidoarjo,” ungkap Djoko.

Selama ini, diakui Djoko, Pemkab Sidoarjo memang menerima bagi hasil terminal Purabaya sesuai perjanjian lama. Selain itu, Pemkab Sidoarjo tidak memiliki akses manajemen apapun dalam pengelolaan terminal Purabaya.

Karena itu, ungkap Djoko, setidaknya jika perjanjian diubah maka Pemkab Sidoarjo diberi akses ke manajemen untuk ikut mengelola terminal Purabaya. Tapi, untuk keputusan persoalan itu semuanya tergantung dari keputusan masing-masing kepala daerah. Dari Sdioarjo berdasarkan keputusan Bupati Sidoarjo, sedangkan dari Surabaya berdasarkan keputusan walikota Surabaya. “Itu akan lebih adil,” katanya.(r3)