Tagihan retribusi sampah ilegal

 Ekonomi

Surabaya, (DOC)-Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Mochammad Machmud berencana memanggil pihak PDAM Surya Sembada, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terkait kritikan dewan pengawas soal kebijakan penarikan retribusi sampah yang disertakan dalam pembayaran PDAM.
Menurutnya, jika kebijakan penarikan retribusi itu berasal dari pemerintah kota, maka harus landasi peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukumnya. Begitu juga ketika pihak PDAM yang mengeluarkan, seyogyanya dibuatkan peraturan perusahaan atau peraturan walikota (perwali) yang mengatur pungutan tersebut.
Sejauh ini, pihak PDAM maupun pemerintah kota terkesan menutupi masalah ini. Malahdalam rekening tagihan, tidak disebutkan secara spesifik rincian pembayaran retribusi kebersihan.
“Selama tidak didasari peraturan yang jelas, secara kasat mata itu melanggar,” cetusnya.
Machmud menambahkan, penarikan retribusi sampah yang ditagihkan dengan rekening PDAM, sebenarnya sah saja, tapi harus transparan dalam penarikan retribusi ini.
Menurut Machmud, Sampai saat ini belum ada laporan satupun tentang penarikan retribusi kebersihan. Malah laporan yang masuk hanya soal keluhan pelanggan PDAM dan perubahan klasifikasi tarif rekening.
“Perda khusus penarikan retribusi sampah memang ada, namun untuk yang penggabungan dengan PDAM saya kurang tahu,” ungkapnya.
Sementara itu , Sekretaris dewan pelanggan PDAM, Darmantoko membenarkan jika tidak ada transparansi dalam penarikan retribusi sampah warga yang ditarik bersamaan dengan tagihan rekening PDAM.
Bukti berupa karcis atau lainnya yang menunjukkan pelanggan PDAM sudah membayar hingga kini juga tidak ada. Semuanya jadi satu dengan rekening air pelanggan PDAM, yang langsung masuk ke rekening kas daerah (kasda) sehari setelah tagihan.
“Pertanyaannya sekarang, kalau uang pembayaran itu sudah masuk ke rekening Kasda, bisakah PDAM atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mengeluarkan lagi?. Kalau pun bisa, berarti kedua lembaga itu telah melakukan tindak pidana dan sama dengan korupsi,” ungkap Daramantoko.
Darmantoko menambahkan, penarikan retribusi sampah kota Surabaya yang ditagihkan bersamaan dengan rekening pembayaran air itu, sama dengan korupsi, karena melanggar UU No. 28/2009 tentang pajak dan retribusi.
Didalam peraturan daerah (Perda) kota Surabaya nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bab IX tentang tata cara pemungutan retribusi sampah pada pasal 11 telah disebutkan penarikan bisa melalui rekening PDAM, tapi tetap harus ada karcis retribusi tersendir, bukan menjadi satu dengan rekening pelanggan PDAM.
“Jika masalah ini tetap berlarut-larut dewan pelanggan akan menyerahkan persoalan itu ke ranah hukum. Kalau diteruskan, maka bisa menjadi preseden buruk bagi Pemkot. Sekali lagi, kami minta hal ini diluruskan,” tegasnya.(k1/R7)