Tak Ada Keseriusan Selesaikan Kasus Century

 Nasional

Jakarta, (DOC) – Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai, anggota DPR RI tidak memiliki keinginan serius untuk menyelesaikan kasus Bank Century hingga tuntas. Jika DPR serius, tentunya akan menggunakan hak konstitusionalnya yakni hak menyatakan pendapat (HMP).

“Kalau selama ini DPR RI melakukan pengawasan dan mendesak KPK untuk menuntaskan kasus Bank Century, hal itu hanya gertak sambal,” kata Febri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Untuk penyelesaian secara tuntas kasus Bank Century, menurut dia, maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK berjalan secara simultas dengan HMP di DPR RI. “Dengan melakukan upaya secara simultan, dapat mempercepat penyelesaiannya hingga tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan tidak sependapat dengan pandangan Febri. Menurut dia, meskipun dalam kaidah hukum diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak sama di mata hukum, tapi jika seorang warga negara telah menjadi presiden dan wakil presiden, maka statusnya bukan lagi warga negara biasa, tapi warga negara istimewa.

Terhadap warga negara istimewa, menurut dia, tidak bisa diselidiki dengan pendekatan aparat penegak hukum biasa. Kalaupun penyelidikan tersebut dilakukan oleh anggota DPR dengan menggunakan HMP, Lukman juga menyatakan tidak sependapat.

“Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus dihormati dan kepemimpinannya akan menentukan stabilitas politik,” imbuhnya.

Menurut dia, jika DPR RI menggunakan HMP yang dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, maka bisa berdampak menimbulkan kekacauan politik. (co/ant/r4)