Tak Perlu Ribut, Dewan Minta Cari Solusi Mengelola Rusun

Surabaya,(DOC) – Kisruh rumah susun sewa (Rusunawa) Gununganyar antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memantik reaksi keras kalangan DPRD Surabaya. Mereka meminta kedua institusi untuk mencari solusi bersama. Bukan malah bersitegang demi kepentingan masing-masing.
“Rusunawa itu untuk warga, buat apa diributkan. Musyawarah tentu akan lebih baik. Jangan menang-menangan,”tegas Anggota Komisi C DPRD
Surabaya Vinsensius Awey, Jumat(24/06/2016) kemarin.
Kritik pedas juga dilontarkan politisi Partai Nasdem kepada Pemkot Surabaya. Menurutnya, sudah saatnya Pemkot Surabaya membangun rusun sendiri. Bukan malah bergantung dan berharap belas kasih pihak lain. Pasalnya, banyak warga miskin di Surabaya yang belum punya tempat tinggal. “Apa susahnya membangun sendiri. Toh anggarannya juga bisa dari APBN. Pemkot Surabaya tinggal menyiapkan lahannya saja,”tegas politisi vocal ini.
Bahkan lanjut Vinsensius, Pemkot Surabaya juga sudah saatnya membangun rumah susun sederhana  milik (Runami). Bukan Rusunawa lagi. Pasalnya, lambat laun harga tanah di Surabaya terus naik. Sehingga kecil kemungkinan bagi warga kurang mampu untuk membeli dan membangun tempat tinggal. “Yang seperti ini butuh intervensi pemerintah. Mereka bisa memberikan subsidi atau member pinjaman ringan bagi para keluarga tidak mampu untuk membelinya. Ingat, hal pokok bagi mereka (warga miskin) bukan hanya sandang dan pangan saja. Tetapi juga papan (tempat
tinggal),”ungkap pria yang akrab disapa Awey ini.
Atas misi itu pula, Awey mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menetapkan zona-zona khusus untuk rusunami di sejumlah wilayah di
Surabaya. Tujuannya, tanah tidak dikuasai pengembang, yang tentu akan menaikkan nilai harga atas tanah tersebut.
“Kalaupun belum bisa  membangun, minimal ada zona khusus untuk rusunami itu. Mumpung belum kedahuluan pengembang. Sebab, begitu
dikuasai pengembang dan dibangun investasi, harga tanah akan naik lagi. Sehingga mustahil Pemkot membangun,”tuturnya.
Sementara itu, terkait niat Pemkot Surabaya untuk menempatkan warganya di Rusunawa Gununganyar, Awey memberi saran untuk tidak semaunya
sendiri. Misalnya dengan meminta menempati rusun dengan harga sewa murah (Rp50.000/bulan). Sebab, biaya untuk perawatan dan operasional
tentu mahal. “Jangan samkan rusunawa Gununganayar dengan rusun milik Pemkot Sendiri. Harga sewa Rp50.000 tentu tidak realistis dengan kondisi saat ini. Lagi pulra rusun itu milik provinsi. Maka jangan memaksakan kehendak,”tegas Awey kemarin.
Kendati demikian, politisi Nasdem ini juga meminta Pemprov Jatim untuk tidak bersikap kaku. Misalnya dengan  memberi sedikit kelonggaran bagi
Pemkot Surabaya untuk menawar harga. Toh kata dia, rusun tersebut juga diperuntukkan bagi kaum papa.
“Kalaupun tidak Rp.50.000 ya jangan mahal-mahal. Di ambil jalan tengah. Sehigga tidak memberatkan kedua belah pihak. Warga yang
menempati tidak keberatan, dan Pemprov Jatim sebagai pengelola juga tidak rugi,”imbuh bapak  dua anak ini.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji belum bisa dikonfirmasi atas kebutuhan rumah susun sederhana milik tersebut. Namun, sumber di internal Pemkot Surabaya menyebut bahwa saat ini baru ada 14 rumah susun di Surabaya. Atau sebanyak 78 blok. Tersebar di sejumlah wilayah di Surabaya. “Seluruh bangunan tersebut dibangun atas dana APBN. Pemkot Surabaya
hanya menyiapkan lahannya saja. Kalau modelnya masih sewa. Para penghuni membayar iuran setiap bulan,”pungkas salah seorang staf
Pemkot Surabaya kemarin.(ih/r7)