Tak Setuju Buka Kotak Suara, PDIP Protes Panwas

Tidak ada komentar 164 views

Surabaya,(DOC) – Rekomendasi Panwaslu kota Surabaya untuk menghitung ulang perolehan suara, Selasa(15/7/2014) siang, mendapat protes dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya.
Penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara hasil Pemilihan Presiden(Pilpres) 9 Juli lalu, di tiap kecamatan untuk mengambil salinan data pemilihan daftar khusus tambahan (DPKTb), dilakukan setelah Panwas menerima laporan dari sejumlah massa pendukung Prabowo – Hatta, yang melihat adanya kecurangan di data pemilih khusus tambahan.
“Cara bertindak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan saksi membuka kotak suara ini yang kami persoalkan. Semestinya pembukaan kotak suara itu tidak dilakukan setelah proses rekapitulasi di kecamatan selesai,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa(15/7/2014).
Menurut dia, pihaknya mendapat laporan bahwa sejumlah saksi diundang Panitia Panwas kecamatan (Panwascam) untuk membuka kotak suara di kantor Kecamatan pada Selasa ini. “Informasinya atas perintah dari Panwaslu Surabaya. Sedangkan panwaslu mengaku dapat perintah dari Banwaslu Jatim,” katanya.
Panwascam meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuka kotak suara di Kecamatan Rungkut. “Dokumen DPKTb diambil kemudian difoto kopi di luar,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, juga terjadi di Kecamatan Mulyorejo dimana persoalan DPKTB dapat diselesaikan di forum rekapitulasi suara tigkat kecamatan yang digelar PPK. Saat ditanya dampak dari kegiatan itu, Adi mengatakan dalam hal ini panwas dalam hal ini tidak mengindahkan tahapan pemilu. “Jadi semestinya itu bisa dilakukan saat rekapiulasi ditingkat kecamatan atau penghitungan di TPS,” katanya.
Ia mempertanyakan kebijakan panwaslu yang bertindak tiba-tiba ditengah pemilu yang kompetitif seperti sekarang ini. “Kenapa tidak melakukan kerja secara baik mulai tingkat TPS. Kalau ada pemilih bawa KTP, masuk ke TPS menggunakan hak suara pada saat itulah panwas bisa menghentikan,” katanya.
Jika itu kemudian tidak dituruti oleh KPPS, lanjut dia, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) diberi kewenangan dan hak untuk menuliskan keberatan di formulir C2. Faktanya tidak ada catatan C2 soal itu. “Ini sangat berpotensi menggangu penyelesaian tahapan pemilu. Bagi tim kampanye Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK adalah wajar untuk memperhitungkan skenario untuk tahapan tidak sesuai tepat waktu. Dampaknya kalau sampai 17 Juli belum selesai ya otomatis pemunguman mundur secara Nasional,” katanya.
Hal sama juga diungkapkan Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana. Ia meminta agar Panwaslu tidak main-main dengan menginstruksikan kepada PPK untuk membuka kotak suara “Kami minta semua berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
Sementara itu, secara terpisah, laporan dari masa pendukung pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta wilayah Surabaya, memang tidak terlalu berlebihan, mengingat hasil dari hitung ulang untuk data pemilih khusus tambahan ditemukan berantakan.
“Saya mendapat kabar dari saksi kecamatan Rungkut Surabaya, Bahwa setelah dibuka, ternyata terdapat selisih data pemilih khusus tambahan yang jumlahnya tidak wajar,”Ujar BF. Sutadi, Ketua Tim Merah Putih Surabaya.
Ketua DPC Gerindra Surabaya ini, juga membenarkan bahwa sejumlah saksi PDIP tidak bersedia menandatangani berita acara hasil perhitungan ulang DPKTb di kecamatan Rungkut.
“Saksi Gerindra memang melapor, kalo 2 orang saksi PDIP tidak mau menandatangani berita acara,” pungkasnya.(r7)