Takut Terkena Sangsi, Banggar Dan Banmus DPRD Surabaya Konsultasi Gubernur

Surabaya,(DOC) – Seluruh anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Surabaya melakukan konsultasi ke gubernur Jawa Timur guna membahas kemungkinan penetapan RAPBD Kota 2017 molor dari ketentuan yang ditetapkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya menurut Anggota Badan Anggaran Reny Astuti, kalangan DPRD khawatir apabila ada keterlambatan dalam penetapan, kepala daerah dan DPRD bisa dikenai sanksi.

“Sesuai Undang-undang, sanksinya hak keuangan selama 6 bulan di tahan,” terangnya, Selasa (15/11/2016).

Hak keuangan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji dan tunjangan lainnya. Reny menyebutkan, sanksi dikenakan jika ada keterlambatan dari DPRD. Namun, saat ini ia mengaku, , keterlambatan terjadi akibat pemerintah kota telat menyerahkan dokumen anggaran ke DPRD.

“Sanksi tidak dikenakan ke DPRD jika pemerintah kota terlambat serahkan rancangan APBD,” tuturnya

Sesuai aturan batas akhir pengesahan APBD adalah 30 Nopember. Namun, ia memaklumi penyebab  keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD karena memang saat ini tengah ada penyesuaian masalah Organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita paham pemkot sampaikan (dokumen) itu karena nunggu OPD selesai,” katanya

Wakil Ketua Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha  mengatakan, jika waktu pembahasan RAPBD sangat sempit. Usai pengesahan Raperda OPD, pemerintah kota dan kalangan dewan membahas Kebijakan umum Anggaran  (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Pembahasan KUA PPAS ini kita perkirakan berlangsung seminggu, sejak jumat lalu,” ungkap politisi PKB

Masduki menambahkan, setelah pembahasan KUA PPAS selesai, pemerintah kota menyusun RAPBD, kemudian diserahkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Setelah di bawa di forum paripurna, diawali dengan penyampaian Walikota, kemudian pandnagan umum fraksi-fraksi, kemudian jawaban walikota. Baru setelah itu dibahas di komisi,” paparnya

Ia menyebutkan, setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, akan di bahas di banggar dan banmus sebelum ditetapkan di rapat paripurna.

Ketua DPRD Surabaya, Armuji memperkirakan pengesahan APBD Kota 2017 dilakukan pada awal desember mendatang.

“Paling lama 3- 4 Desember, Gak terlalu lama molornya,” ujarnya

Politisi PDIP ini mengaku, perkiraan keterlambatan tak hanya terjadi di Surabaya, melainkan juga pemerintah kabupaten kota lainnya. Untuk itu menurutnya, apabila ada keterlambatan pada pengesahan APBD, pemerintah pusat akan memakluminya.

“Pembahasan soal OPD dari pusat kan  masih baru kemarin,” katanya

Armudji yakin tak ada sanksi yang dikenakan kepada pemerintah kota. Pasalnya, pihaknya telah mengkonsultasikan masalah ketyerlambatan pembahasan APBD tersebut ke Kemendagri.

“Kemendagri gak masalah, karena ini kan masa peralihan dan ada pembahasan OPD sebelumnya,” pungkasnya.(k4/r7)