Tanpa IUTM, Toko Modern Bisa Digusur

Tidak ada komentar 137 views

Surabaya,(DOC) – Perkembangan toko modern di Surabaya cukup pesat. Setidaknya mencapai 500 toko modern. Sayangnya, tidak satupun yang mengantongi izin usaha toko modern (IUTM). Karena itu, DPRD Surabaya bertekad akan menertibkannya dalam waktu dekat. Tindakan ini dilakukan untuk memberdayakan toko kecil, pracangan dan pasar tradisional.

Tentu saja langkah tegas itu dilakukan setelah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penataan Toko Modern digedok. Raperda ini sedang digodok di Komisi B DPRD Surabaya. Ketua panitia khusus (pansus) Edy Rusianto mengatakan keberadaan toko moder harus memiliki IUTM Toko Modern.

Untuk mendapatkan IUTM, lanjutnya, harus mendapat rekomendasi dari dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR) Surabaya tentang lokali itu diperkenanakn membuka toko modern. Selain itu, dalam raperda ini toko modern tidak boleh berdiri di kampung-kampung. Minimal lebar jalan di depan toko modern selebar 6 meter.

Edy memerinci, untuk minimarket minimal lebar jalan 6 meter. Sedangkan super market lebarnya 8 meter. Sementara departme store dan hypermat lebarnya 10 meter. “Prinsip bagi kami ekonomi masyarakat Surabaya tidak dikuasai toko modern. Jadi penikmatan kemajuna ekonomi oleh masyarakat bukan pemudal,” ujarnya, Jumat (2/5/2014).

Disamping lebar jalan, yang tidak kalah penting adalah tidak boleh berhimpitan dengan pasar tradisional. Jarak toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada lebih dulu minimal 500 meter. “Toko modern ini harus memiliki IUTM selemabat-lambatnya tiga bulan setelah raperda ini digedok,” ujarnya.

Sehingga mereka yang tidak ngurus IUTM berarti mengundurkan diri. Harapannya, toko modern bisa tertata rapi. Setelah mengurus dan tidak memenuhi syarat, mereka diberi toleransi beroperasi selama 2,5 tahun, setelah itu mereka harus relokasi. Toleransii ini diberikan karena keberadaan toko modern menyangkut hajat orang banyak.

“Mereka tetap diberikan izin sementara, setelah 2,5 tahun harus relokasi,” ujarnya.

Perwakilan dari Dishub Surabaya Anggy P saat hearing kemarin menjelaskan mengenai lebar jalan yang masih menjadi perdebatan. Sebab, ada yang menilai lebar jalan dimulai dari pagar jalan, drainase, dan juga dari bahu jalan. Menurutnya, lebar jalan itu setelah drainase. Kalau ada pedestrian, maka padestrian tidak masuk lebar jalan.

Sementaraitu, bagin hukum Pemkot Surabaya Risky Y Basuki menambahkan, sesuai dengan UU nomer 8 tahun 2004 bagian jalan meliputi badan jalan saja. “Makanya di sini untuk saat ini lebar jalan 8 meter, supaya manufernya bisa dengan leluasa, kenadaraan bersalipan bisa jalan,” terangnya.(r7)