Tekan Angka Prostitusi Dengan Beli Rumah Bordil

 Kesra

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya punya ambisi besar untuk menuntaskan persoalan prostitusi di kota ini. Hal ini setidaknya tercermin dalam pengalokasian anggaran pada APBD 2013 yang memberikan porsi lebih untuk penanganan masalah prostitusi.

Khususnya anggaran yang tertuang di Dinas Sosial, alokasi penanganan prostitusi diberikan jauh lebih besar ketimbang lainnya termasuk untuk masyarakat miskin sekalipun. Anggaran untuk pembelian eks rumah bordil misalnya, telah dianggarkan sebesar Rp6,5 miliar atau dua kali lipat dari anggaran pengentasan kemiskinan yang hanya diberikan senilai Rp2,6 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, membenarkan adanya kesan porsi anggaran penanganan prostitusi yang jauh lebih besar dari anggaran lainnya. Menurutnya pemkot tengah berupaya agar masalah prostitusi bisa tuntas. Namun Baktiono masih meragukan efektivitas dari program pengentasan PSK termasuk pembelian rumah prostitusi ini, apakah benar benar bisa mengatasi persoalan prostitusi secara tepat.

“Kalau saat ini memang PSK pulang, tapi tidak tahu nantinya. Sekarang ada modus baru prostitusi yang berkedok sebagai rumah biasa ataupun hotel, bahkan kos-kosan,” ujar Baktiono.

Sebenarnya, Baktiono kurang sepakat atas model pembelian eks rumah bordil ini. “Jika ditutup ya ditutup saja dan harus diawasi. Lebih baik uangnya digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya yang selama ini belum didukung Pemkot Surabaya seperti perbaikan dan pembenahan balai RT dan RW yang selama ini menjadi pusat kegiatan warga masyarakat,” tegas Baktiono.

Disamping itu, menurut Baktiono, dirinya kurang sepakat atas ide pembelian rumah prostitusi ini yang kabarnya bakal dialihfungsikan menjadi tempat kegiatan PAUD dan sejenisnya. Hal itu dinilai kurang pas, mengingat lokasinya di area lokalisasi yang dikhawatirkan berpengaruh secara psikologis terhadap anak-anak.

Lebih lanjut Baktiono mengatakan, semestinya penanganan PSK atau prostitusi jangan hanya ditanggung APBD Surabaya. Perlu juga peran Pemprov Jatim atas masalah ini, apalagi sebagian besar dari wanita harapan ( mantan PSK)  berasal dari luar Surabaya.

Selama ini intervensi dari pihak pemprov hanya sebatas pemberian uang saku terhadap PSK yang telah dientaskan. Perlu ada intervensi juga atas pembinaan dan penanganannya secara bersama dengan pemkot. (k5/r7)