Temui Dahlan Iskan, Pertanyakan Perintah Penggusuran

Surabaya, (DOC) – Komisi C akan menghadap kementerian BUMN untuk menelusuri perintah pembebasan area simpadan rel kereta api terkait gejolak antara masyarakat Surabaya dengan Daops VIII. Anggota komisi C, Agus Santoso,Kamis(7/2) menyatakan Komisinya akan berangkat ke kementerian BUMN untuk memperjuangkan polemik pembebasan area simpadan rel kereta api di Surabaya.

“Kita akan berangkat ke kementerian BUMN, memperjuangkan nasib masyarakat yang rencananya terkena pembebasan area simpadan rel kereta api,” kata Agus dihubungi via ponselnya kemarin.

Menurut Agus, kedatangan ke kementerian BUMN utamnya untuk memastikan perintah pembebasan area simpadan rel, apakah memang perintah pusat atau sekedar kebijakan Daops VIII. Menurut Agus hal ini penting dipertanyakan mengingat harus ada penyelesaian yang adil terhadap masyarakat.

“Kalau memang perintah pemerintah pusat harusnya ada penyelesaian atas nasib ribuan masyarakat yang terancam kehilangan penyediaan tempat tinggal. Setidaknya ada penyediaan Rusun bagi masyarakat,” terang Agus.

Pada kesempatan kemarin Agus juga sangat menyayangkan kelambanan pemkot untuk turun menjadi penengah antara warga dengan Daops VIII. Menurutnya semua penghunin pinggir rel merupakan warga Surabaya dengan KTP Surabaya.

“Seharusnya dari awal Pemkot sudah mengambil langkah, mereka warga pinggir rel kan warga Surabaya juga. Jangan dilupakan itu,” tegas Agus.

Sementara jika pembebasan area simpadan rel tersebut merupakan kebijakan Daop VII, lanjut Agus, maka yang bertanggungjawab adalah Daops VIII termasuk penyediaan hunian pengganti.

Sementara itu Wahyu Nugroho, salah satu koordinator masyarakat pinggir rel wilayah Ngagel mengaku pemerintahn kota sudah merencanakan penyediaan hunian pengganti bagi masyarakat pinggir rel berupa Rusun.

“Kalau Pemkot benar menyediakan Rusun bagi kami, itu sangat membantu. Memang belum ada pembicaraan apakah kita semua setuju , tapi kabar ini sangat membantu,” kata Wahyu dihubungi kemarin. (r4/adv)