Terkait Pembatasan Alat Peraga, Caleg Malas Tak Dipilih

Surabaya, (DOC)Pembatasan alat peraga kampanye melalui peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mendapat reaksi dari para calon anggota legislatif. Berdasarkan aturan tersebut, disamping alat peraga tidak diperbolehkan dipasang di sejumlah titik, diantaranya tempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, jalan protokol, taman dan pepophonon, serta sarana dan prasarana publik, jumlahnya juga dibatasi.
Papan reklame partai politik untuk satu unit dapat dipasang di satu kelurahan, sementara untuk spanduk 1 unit untuk satu zona yang ditetapkan oleh KPU.
Caleg Partai Demokrat Surabaya, Herlina mengungkapkan plus minus pembatasan alat kampanye. Menurutnya, wacana pemasangan alat peraga satu baliho untuk seluruh caleg partai tertentu dalam satu dapil dianggap kurang menarik.
“Katanya satu baliho per dapil satu partai, penilaian saya kurang menarik. Kayak barisan caleg, jadi posenya kaku, standar, dan tidak eye catching,” ujarnya.
Namun di sisi lain, menurut Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, pembatasan tersebut memiliki dampak positif dari sisi estetika. “Menguntungkan dari estetika,” tegasnya.
Herlenia mengaku, dalam Pemilu Legislatif berdasarkan pengalamannya, para caleg harus sering terjun ke masyarakat. Jika hanya mengandalkan pemasangan atribut kampanye, menurutnya kurang efektif, apalagi saat ini ada aturan pembatasan alat peraga.
“Calegnya harus banyak turun, kalau hanya andalkan baliho gak mempan (efekif,red),” tuturnya.
Sementara itu, Reni Astuti caleg PKS mengatakan, para caleg harus menggunakan strategi lain, jika terdapat pembatasan alat peraga. “Jika sekarang aturannya seperti itu, caleg harus punya pola lain” kata alumnus Jurusan Statistik FMIPA ITS Surabaya.
Namun, ia mengaku, sejauh ini belum mengetahui efektifitas kampanye dengan pemasangan atribut. “Saya belum tahu, apakah pemasangan alat peraga menentukan keterpilihan seseorang?” tandas anggota DPRD Surabaya ini.
Reni mengaku hingga saat ini belum memasang baliho maupun spanduk kampanye. Untuk merebut simpati masyarakat, ia lebih memilih memperbanyak frekuensi kampanye langsung ke masyarakat. “Kalau saya lebih senang face to face ketemu warga, ” terangnya.
Sementara itu, meski KPU Pusat telah mengeluarkan kebijakan soal kampanye dan pemasangan alat peraga, namun KPU Surabaya belum memberlakukan aturan tersebut di wilayahnya. Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci mengatakan, mengenai aturan tata cara pemasangan atribut dan kampanye harus ada kesepakatan dengan sejumlah pihak.
“Sebelumnya harus ada kesepakatan dahulu dengan peserta pemilu (Parpol), pemerintah kota, dan bawaslu,” tuturnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada kesepakatan, aturan tersebut tidak bsia dijalankan. Dalam pemasangan alat kampanye, KPU sendiri menurut Edward memilih mengikuti aturan yang telah berlaku di lingkungan pemerintah kota.
“Kalau kita berdasarkan peraturan yang dikeluarakan pemerintah kota, seperti perda dan perwali yang mengatur pemasangan rekalame dan atribut,” tegasnya.
Direktur Children Crisis Center ini mengharapkan, ketentuan yang telah diberlakukan di Surabaya harus dipatuhi semua pihak. “Bagaimana caranya menegakkan aturan yang sudah dibuat di tingkat kota, dipatuhi bersama,” tandas Edward.
Namun demikian, Edward mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang beberapa pihak terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif untuk merumuskan masalah kampanye dan pemasangan alat peraga. “Kita akan undang parpol dan beberapa pihak untuk membuat kesepakatan kampanye,” pungkasnya. (k4/r4)