Terus Mangkir Pemeriksaan KPK, Setya Novanto Dikritik Jokowi-JK

Setya Novanto bersama Jokowi-JK dalam sebuah kesempatan.

Jakarta, (DOC) – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto kembali mangkir dalam pemeriksaan KPK. Kali ini, Setya Novanto diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, surat ketidakhadiran dikirim oleh pengacara Setya Novanto ke bagian persuratan KPK pagi ini.

“Surat baru kami terima pagi di bagian persuratan KPK. Pihak pengacara SN mengirimkan pemberitahuan SN tidak bisa hadir,” kata Febri, Rabu (15/11/2017).

Setya Novanto dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Pemanggilan Novanto sebagai tersangka itu telah disampaikan KPK, pada Senin (13/11/2017) kemarin.

Sikap Setya Novanto ini memantik kritik langsung dari Jokowi-JK. Jokowi-JK menilai, sikap yang ditunjukkan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan sikap ketidaktaatan kepada hukum.

“Semua kita ini harus taat hukumlah. Jangan mengada-ada saja,” kata JK usai meresmikan Iradiator Merah Putih dan Laboratorium Radioisotop di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Serpong, Banten, Rabu (15/11/2017).

Setya Novanto menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan dalih harus meminta izin presiden terlebih dahulu untuk memeriksa dirinya.

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” sentil Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Rabu (15/11/2017).

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Pemanggilan ini merupakan pemanggilan perdana untuk Novanto setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

KPK telah menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada Jumat lalu. Ketua DPR RI ini sebelumnya lolos dari status tersangka setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga, akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(dtc/kcm/ziz)