Tetap Lelang Monorel dan Traim Bulan Juli

Tidak ada komentar 122 views

Surabaya,(DOC) – Kendati terus mendapat kritikan dari sejumlah anggota DPRD Surabaya, pemerintah kota (Pemkot) sepertinya tidak bergeming untuk melaksanakan lelang monorel dan trem pada bulan Juli. Bahkan pemerintah kota menargetkan pelaksanaan lelang dua moda transportasi masal tersebut sudah selesai pada tahun 2013.
“Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Sehingga, kami optimis tahun ini (2013, red) semuanya bakal tuntas,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Hendro Gunawan, Minggu (30/6/2013) kemarin.
Menurut Hendro Gunawan, pada Juli mendatang pihaknya akan memulai proses lelang atau pra kualifikasi untuk menjaring investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun pihaknya memilih barhati-hati dalam merealisasikan rencana lelang dua proyek prestisius tersebut.
Sebab sebelum dilakukan lelang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemkot Surabaya sebelum lelang digelar. Diantaranya adalah feasibility study (FS) atau study kelayakan.
“Memang syaratnya tidak gampang. Sebab kita dituntut melengkapi segala persyaratan yang ada. Meliputi kajian ekonomi, kajian sosial, hukum serta peraturan lainnya,” tegas Hendro.
Selain telah mendapat rekomendasi, alasan lain yang membuat dirinya optimis pelaksanaan tender dapat dilakukan pada bulan ajuli adalah Memory of understanding (MoU) yang dibutuhkan juga telah selesai dibuat.
Lebih, jauh pria yang santer dikabarkan bakal segera dilantik sebagai Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya itu, memastikan ada perbedaan antara monorel yang dibangun di Surabaya dengan yang ada di DKI Jakarta. Jika monorel yang dibangunan di ibukota negera Indonesia tersebut proses pengerjaan dan alokasi anggranya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, maka Monorel di Surabaya nantinya murni dikerjakan swasta.
“Pemkot Surabaya tidak mengarahkan pihak swasta dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negera (BUMN) seperti yang dilakukan di Jakarta,” tandasnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah membuat pelaksanaan lelang tidak melanggar ketentuan pengadaan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) yang mewajibkan harus ada proses lelang dan tidak boleh ada penunjukkan langsung (PK).
“Bagi kami, yang penting itu. tidak ada pelanggaran yang kita tabrak,” cetus Hendro.
Disinggung soal kekhawatiran sejumlah anggota legislatif bahwa tarif monorel dan trem nantinya akan membebani rakyat, secara tegas pria yang dikenal murah sumyum ini mengaku telah memiliki solusinya. Yaitu pemerintah kota bakal mengajukan share subsidi ke pusat. Dengan harapan harga tarif monorel dan trem bisa terjangkau untuk masyarakat umum.
“Pemkot ini merupakan fasilitator dan regulator yang melakukan intervensi. Itu skenario jika harga tarif monorel yang akan diterapkan tidak sesuai dengan perda,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi C (pembnagunan) DPRD Surabaya, Sudirjo mengaku ragu dengan terget pemkot yangh bakal menyelesaikan proses lelang dalam 2013. “Proses pembangunan monorel itu cukup panjang. Kalau diibaratkan ada 10 tahapan, maka pemkot baru berjalan beberapa langkah saja,” kata Sudirjo.
Sebelumnya, anggota Komisi C lainya Reni Astuti mengingatkan agar molornya pembangunan Pasar Turi yang dikerjakan oleh swasta bisa dijadikan pelajaran. Karena berdasarkan catatan yang ia memiliki, pemerintah kota kerap memiliki pengalaman buruk ketika menjalin kerja sama dengan swasta atau pihak ke tiga.
“Selain Pasar Turi, beberapa proyek pembangunan fisik lain seperti pembangunan jalan juga bisa dijadikan sebagai contoh,” ingat Reni kala itu.(k1/r7)