Tetap Tak Mau Dolly di Tutup Selamanya

Tidak ada komentar 126 views

Surabaya,(DOC) – Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberi iming-iming pekerjaan dan modal kerja, namun Para Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari dan warga di lokalisasi Dolly menolak tetap menolak penutupan lokalisasi tersebut. Pasalnya, janji-janji dari pemkot tersebut belum tentu akan membawa kehidupan yang lebih baik.
Kemarin, untuk kesekian kalinya, puluhan PSK, mucikari dan warga di lokalisasi Dolly yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jarak Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan. Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang berisi penolakan terhadap lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara. Salah satunya berbunyi, “ Harga Mati Tolak Penutupan Lokalisasi”. Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalan yang menghubungkan antara Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Diponegoro menjadi tersendat. Aksi menutup jalan ini tidak berlangsung lama, sehingga tidak sampai menimbulkan kemacetan yang panjang.

Ketua Umum FPL, Suyitno dengan tegas menyatakan menolak penutupan Dolly. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya sempat berencana menyalurkan para warga yang sepakat penutupan Dolly ke sebanyak 80 perusahaan. Namun, sampai saat ini, buruh pabrik masih mudah di Putus Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, menjadi buruh pabrik juga tidak ada jaminan sosial. Bahkan, upah menjadi buruh juga masih jauh dari layak. “Jika Wisnu (Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana) menyatakan warga sepakat penutupan Dolly, itu keliru dan salah besar. Tidak ada satupun warga sepakat penutupan, kami semua menolak. Saya minta pernyataan Wisnu itu diklarifikasi,” terangnya.
Suyitno menambahkan, jika pemkot tetap bersikukuh menutup lokalisasi sebelum mampu mensejahterakan rakyat, pihaknya siap melakukan perlawanan. Jika nanti pemkot tetap melaksanakan penutupan dengan cara-cara kekerasan, pihaknya tak segan-segan melaporkan tindakan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupu lembaga internasional
lainnya. “Kompensasi dari pemerintah itu bohong. Jika Dolly ditutup, maka semua tempat yang juga jadi praktik prostitusi juga harus ditutup, seperti diskotik, panti pijat dan juga rumah karaoke remang-remang,” tegasnya.
Salah satu warga, Putat Jaya (tempat Dolly beroperasi) Linda, yang juga ikut dalam aksi unjuk rasa mengatakan, langkah pemerintah untuk menutup Dolly sangat tidak tepat. Jika alasannya adalah untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS, justru dengan tidak adanya lokalisasi, virus mematikan itu akan semakin merajalela. Pasalnya, tidak ada kontrol sama sekali dari pemerintah terhadap penyebaran virus tersebut. “Di Dolly, kami terus mendapat pengawasan dan kontrol dari dinas kesehatan. Tiap minggu ada dokter yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau Dolly ditutup, lalu kontrolnya bagaimana,” katanya.
Masih menurut Linda, semua perempuan termasuk PSK, pasti akan memikirkan masa depan anak-anak mereka. Sehingga, tak jarang, anak-anak PSK yang ada di Dolly disekolah hingga ke perguruan tinggi (PT). Bahkan, tak banyak dari anak-anak PSK yang menjadi polisi dan juga dokter. Dengan kenyataan ini, adalah keliru jika menganggap keberadaan lokalisasi Dolly akan merusak generasi muda. “Semua perempuan pasti hidupnya tidak ingin menjadi PSK. Mereka juga tidak ingin anak-anaknya seperti ibunya. Orang tua mana yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Pasti orang tuanya akan melindungi. Para PSK ini juga ingin anak-anak mereka sukses,” jelasnya.(lk/r7)