Tiga Partai Politik Yang Benar Gunakan Banpol

Tidak ada komentar 180 views

Surabaya, (DOC) – Laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik, menyatakan masih ada ketidaksesuaian peruntukan. Hal ini dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim nomor 37/LHP.XVIII.JATIM/04/2013 tertanggal 22 April 2013. Dalam laporan itu, tiap partai politik pemilik kursi di DPRD Surabaya memang mendapatkan haknya sesuai perolehan suara.
Namun sesuai laporan Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya pada 7 Mei 2013, saat menyerahkan laporan dana banpol ke BPK, menyatakan jika seluruh partai tak bermasalah. Kenyataannya, setelah diaudit, ternyata dari 10 partai itu, hanya tiga partai (PDI Perjuangan, PPP dan PKNU) yang telah menggunakan dana banpol itu sesuai aturan.
Ketidaksesuaian yang dilakukan partai politik atas dana banpol itu seperti untuk membayar rekening listrik, air, iuran RT dan Hansip serta lainnya. Itu tak sesuai peruntukkan. Sementara, untuk dana banpol ke masing-masing partai merujuk hasil Pemilu 2009. Partai Demokrat mendapatkan jumlah terbesar yang dihitung berdasarkan jumlah suara. Per suara dikalikan Rp726,05.
PD dengan perolehan suara sebesar 311.792, mendapat dana banpol Rp 226.376.000. Posisi kedua ditempati PDI Perjuangan yang meraih suara 189.010 dan mendapatkan banpol Rp 137.230.00. Adapun Parpol yang mendapatkan banpol paling sedikit adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan raihan 23.686 suara, mendapatkan dana banpol sebesar Rp17.197.000. Dari laporan keuangan banpol yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK Yuan Candra Djaisin menerangkan jika dana banpol yang diterima DPC Demokrat masih dianggap tak sesuai penggunaannya berdasar kriteria yang ditetapkan sebesar Rp213.170.653. Untuk air minum tanpa bukti sebesar Rp214.920. Sementara yang Rp13.096.140 yang tak sesuai perincian, digunakan untuk iuran bulanan RT dan Hansip, berlangganan telepon dan listrik (untuk voucher HP dan internet), langganan jasa air minum, langganan jasa Pos dan Giro dan langganan koran, surat menyurat sebagai pengganti bensin pengantar surat serta untuk pemeliharaan peralatan kantor seperti pembelian modem.
PDI Perjuangan Surabaya mendapat dana 137.231.000 dan dinyatakan sudah sesuai penggunaannya. PKS Surabaya yang menerima dana banpol sebesar Rp47.453.000 dinyatakan tak sesuai penggunaannya. PKB Surabaya menerima anggaran Rp46.642.000 juga dinyatakan sudah sesuai penggunaannya yang terdiri dari belanja operasional sekretariat sebesar Rp25.551.220. Namun untuk pengeluaran sebesar Rp24.778.720 dianggap tak sesuai kriteria, seperti untuk ATK yang tak disertai kuitansi tanpa rincian, keperluan rapat internal sekretariat (tanpa dilengkapi daftar hadir, notulen dan agenda rapat), utuk langganan daya dan jasa pembayaran rekening listrik dan telepon serta untuk keperluan surat menyurat.
Untuk PDS Surabaya yang menerima Rp39.903.000, namun sebesar Rp32.564.426 dinyatakan tak sesuai penggunaannya dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu ada juga penggunaan yang tak dilengkapi bukti sebesar Rp7.338.574 untuk rapat internal sekretariat dan belanja perjalanan dinas.
DPD Partai Golkar Surabaya yang menerima Rp38.879.000, juga tak sesuai penggunaannya sebesar Rp29.593.000 serta penggunaan dana untuk biaya operasional sekretariat sebesar Rp9.291.000. Untuk PAN Surabaya yang menerima Rp38.863.000 dinyatakan tak sesuai penggunaannya sebesar Rp21.359.673 dan sebesar Rp17.504.200 penggunaannya tak sesuai kriteria.
DPC Partai Gerindra menerima dana banpol sebesar Rp30.174.000, dinyatakan tak sesuai penggunaannya sebesar Rp29.495.000 serta tak sesuai kriteria untuk kegiatan administasi umum, keperluan ATK untuk mencetak formulir KTA dan ongok antar surat bulanan sebesar Rp679.000.
DPC PPP Surabaya yang menerima dana sebesar Rp21.491.000 dinyatakan sudah sesuai penggunaannya. Untuk DPC PKNU Surabaya yang menerima dana sebesar Rp17.197.000 dinyatakan sudah sesuai penggunaannya Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno saat dikonfirmasi, mengaku masih belum menerima laporan BKP. Untuk itu, pihaknya masih perlu melakukan pengecekan.
Sementara, Ketua Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia Jatim Ismet Rama menegaskan, dengan ketidaksesuaian yang ditemukan BPK, hendaknya pihak kejaksaan harus turun tangan untuk mengusutnya.(co/r4)