Tim AK 5 Tak Terima Rekap Ulang, Janji Cari Pelapor di Intern Golkar

Surabaya,(DOC) – Berbekal sekumpulan berkas bukti C1 dan DA1 yang telah dipegangnya, tim pemenangan Adies Kadir (AK 5) Caleg Partai Golkar DPR-RI no 5 Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo mengaku akan mempersoalkan M Ruslan ke meja hukum soal tudingan adanya dugaan penggelembungan suara jika tidak terbukti. Tidak hanya itu, Adam Rusdy ketua tim pemenangan AK 5 juga akan menelusuri keberadaan M Ruslan dan orang dibaliknya, agar persoalannya menjadi jelas dan gamblang, siapa yang bermain.

Sesuai isi surat rekomendasi, Bawaslu menerbitkan surat rekomendasi rekapitulasi ulang No 237/Bawaslu-prov/jtm/v/2014 tertanggal 3 Mei dengan sifat segera, ternyata mengacu kepada surat laporan yang dilayangkan oleh M. Ruslan No 25/LP/Pileg/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, yang menuding adanya dugaan penggelembungan suara Caleg Golkar DPR RI No 5 (Adies Kadir-red).

Mendengar hali ini, Adam Rusdy ketua tim pemenangan AK 5 (Adies kadir) mengaku sangat kecewa karena menurutnya suara yang diperoleh tergolong tidak signifikan, sehingga tidak layak untuk dipersoalkan.

“jika memang tuduhan penggelembungan suara itu ditujukan kepada Caleg Golkar DPR-RI no 5 tentu yang dimaksud adalah Adies Kadir, inilah yang menurut kami sangat aneh, karena setahu kami ditempat itu perolehan suara AK 5 tidak signifikan, sehingga tidak layak untuk dipersoalkan, kami juga masih mempertanyakan siapa M Ruslan itu, karena menurut catatan kami dikepengurusan partai Golkar, tidak terdaftar nama itu,” ucap Adam,Senin(5/5/2014).

Dalam keterangannya, Adam juga meminta agar Bawaslu lebih selektif menanggapi berbagai pengaduan yang masuk, karena jika tidak maka Bawaslu justru terkesan tidak mempercayai kinerja KPU, dan bisa terjebak ke tindakan yang inkonstitusional.

“memang semua peserta pemilu mempunyai hak untuk melakukan protes ke Bawaslu, tetapi jika persoalannya menyangkut sengketa antar caleg dari partai yang sama, ada aturan tambahan lain di intern partai, yakni melalu mahkamah partai, atau jika dari partai lain bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena hasil rekapitulasi KPU telah melalui tahapan sesuai aturan UU sehingga sah secara hukum, jangan sampai ada kesan bahwa Bawaslu ini tidak percaya dengan kinerja KPU sehingga terjerumus kepada tindakan-tindakan yang inskontitusional,” tansa Adam.

Sebagai ketua tim AK 5 (Adies Kadir), Adam Rusdy juga mengancam akan melakukan upaya hukum jika tuduhan penggelembungan suara yang disampaikan secara resmi ke Bawaslu oleh M Ruslan tidak terbukti.

“tentu saja kami tidak terima dengan tuduhan itu, karena selama ini tim AK 5 tidak pernah sekalipun mempersoalkan siapapun apalagi menyangkut hasil kinerja PPS, PPK maupun KPU yang telah bekerja keras, atas kejadian ini, kami merasa terusik, dan tentu mulai saat ini kami tidak akan tinggal diam, termasuk kami juga akan menelusuri siapa sebenarnya M Ruslan itu, dan sekaligus siapa orang dibalik dia,” ancamnya.

Bisa saja keberadaan M Ruslan yang misterius ini ternyata bukan kader partai Golkar karena keterangan statusnya sebagai pelapor tidak tercantum dalam isi surat rekomendasi Bawaslu. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Zainudin Ammali ketua DPW Partai Golkar Jatim yang sekaligus ketua Bapilu bagian Jawa untuk partai Golkar saat hubungi media ini via ponselnya menyatakan bahwa sampai detik ini DPP belum pernah mengeluarkan rekomendasi atau surat apapun terkait permintaan rekapitulasi ulang terhadap Bawaslu. (sp/r7)