Tim Ketakutan, Proyek MERR II C Terhenti

Tidak ada komentar 434 views

Surabaya,(DOC) – Gara-gara kasus mark-up dana pembebasan lahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(PU) Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati akhirnya mengakui bahwa pembangunan proyek middle east ring road (MERR) II C Gunung Anyar untuk sementara dihentikan. Tim satuan tugas (satgas) pembebasan lahan enggan meneruskan lantaran proyek itu mendapat atensi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

“Kita hentikan dulu ya, teman-teman masih takut,” ucapnya, Selasa (30/9/2014).

Proyek MERR II C mendapat sorotan karena diduga terjadi mark up anggaran sehingga memicu kerugian negara. Mark up proyek MERR II C mulai diusut oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya sejak ditemukan ganti rugi melambung dari harga semestinya. Semula, ditemukan 40 data yang bangunannya di rekayasa. Namun dalam perkembangan penyidikan, terdapat 52 ganti rugi yang bermasalah. Rinciannya 20 bangunan ditahun 2012 dan sisanya di 2013.

Erna belum bisa memastikan kapan proyek MERR II C yang akan terhubung ke Jalan Juanda diteruskan. Bisa jadi, selama proses penyidikan belum selesai, Dina PU Bina Marga tidak akn melanjutkan pembangunana. “Belum tau kapannya, kita masih takut, kan tahu sendiri (proyek MERR II C disidik),” tambahnya.

Pembebasan lahan di MERR Jalan Ir Soekarno, Rungkut mulai berhenti sejak April lalu. Dari sekitar 247 persil lahan, hanya 83 persil yang belum dibebaskan. Dari jumlah itu, sebanyak 43 persil berupa permukiman dan 40 persil lain persawahan. Saa ini, pihaknya sudah membentuk PPK yang berisi orang-orang baru.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menampik anggapan bahwa proyek MERR II C ini mangkrak. Sejauh ini Pemkot Surabaya tetap berupaya keras agar proyek jalan lingkar sisi timur Surabaya ini bisa dikerjakan. Namun, upaya ini terkendala dengan perselisihan status tanah yang ditempati warga. Ada beberapa bidang tanah yang statusnya kepemilikannya belum jelas. Sehingga diperkarakan di pengadilan.

“Kalau progress ada. Tapi kan ada yang masih berperkara di pengadilan soal status tanahnya itu. Kan tidak mungkin kita sasak (garap) begitu saja,” ujarnya.

Risma, sapaannya, menjelaskan poses pembebasan tanah MERR II C ini banyak tahapan. Ini berbeda dengan pembebasan lahan Frontage Road (FR). Pembebasan MERR jauh lebih ruwet. Untuk membebaskan lahan MERR, termasuk ruas Gunung Anyar, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemkot Surabaya dihadapkan pada pemilik yang berbeda-beda. Artinya, banyak lahan yang sebelumnya dijual di bawah tangan. Sehingga yang tertera pada Petok D tetap nama pemilik lama. P2T perlu meruntut silsilah kepemilikan tanah. Masalah lainnya, banyaknya pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah terkait dobelnya surat.

“Memang masalah status tanah ini cukup menghambat untuk proses penyelesaian MERR II C,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Peratamanan (DKP) ini menegaskan Pemkot Surabaya memiliki cukup uang untuk membebaskan lahan warga. Hanya saja kendalanya adalah tidak sedikit tanah warga yang tidak jelas kepemilikannya. Sehingga harus dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk disidangkan.

“Saya tidak mau kejadian lagi (korupsi MERR II C), kita bawa ke pengadilan untuk memperjelas status tanahnya,” ungkapnya.

Kejari Surabaya bekerja keras mengusut dugaan penyelewengan dalam pembayaran ganti rugi bangunan untuk proyek MERR. Hasil penyidikan sementara, proyek tersebut sudah menyeret tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya Koordinator Satgas Pembebasan Tanah, Djoko Waluyo, Satuan Tugas (Satgas) di DPUBMP Kota Surabaya, Oli Faisol, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Euis Darliana.

Ketiga pegawai Dinas PU Bina Marga ini diduga menyelewengkan dana pembebasan lahan. Caranya dengan mark up data kualitas bangunan yang terkena pembebasan. Misalnya, bangunan yang sebenarnya berkualitas buruk, tapi diubah datanya menjadi berkualitas baik. Meski hanya mengubah data kualitas bangunan, selisih kelebihan pembayaran mencapai belasan miliar.

Dugaan kerugian negara miliaran itu hanya berasal dari kelebihan bayar untuk 52 pemilik lahan yang dibayar pada 2012 dan 2013. Masih ada pemilik lahan lain yang belum diteliti oleh penyidik untuk pembayaran di tahun anggaran tersebut. Jika diselidiki keseluruhan, bukan hal mustahil jika angka kerugian negara semakin besar.

Plt Kasi Pidsus Kejari Surabaya Agus Chandra mengakui prediksi kerugian negara meningkat memang ada. Setelah penyidik Kejari Surabaya berkoordinasi dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 14,5 miliar. Angka tersebut boleh dibilang fantastis dan di luar perkiraan. Sebab pada awal penyidikan, Kejari Surabaya memprediksi kerugiannya berkisar Rp 8 miliar.

“Kerugian negara menjadi syarat vital dalam pengusutan dugaan korupsi,” ucapnya.(az/r7)