Tim Reklame Pelihara Reklame Bodong

Tidak ada komentar 119 views

Surabaya,(DOC) – Berdirinya puluhan reklame tak berijin (bodong) yang dibiarkan, ternyata membongkar ulah para biro reklame nakal yang membayar biaya koordinasi kepada oknum pemkot agar reklamenya aman dan tidak ditebangi.
Nilai uang koordinasi bervariasi, tergantung besar kecilnya ukuran papan reklame yang dimilikinya. Bahkan informasi yang berkembang nilai yang ditawarkan yakni mulai dari Rp 1,2 milliar sampai yang terkecil yaitu Rp 10 juta. Uang haram tersebut dibayarkan setiap bulan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erick R Tahalele menyayangkan ulah para biro reklame ini, disaat negeri ini tengah berupaya memberantas aksi korupsi. Untuk itu dirinya akan mengusutnya secara serius.
Ia juga mengatakan, apabila dirinya menemukan bukti data atas tindakan para biro reklame yang menyuap oknum petugas reklame, maka pihaknya akan menindak tegas.
”Kalau ada data reklame bodong, tapi tak dibongkar oleh Satpol PP. Maka komisi A akan memanggil Tim Reklame untuk mengusutnya,” tegasnya Erick.
Politisi Partai Golkar ini mengakui, jika pihaknya telah mencium adanya permainan seperti itu, tapi masih belum bisa membuktikan. “Kalau ada data-data dan bukti kuat silahkan laporkan kepada Komisi A, biar tak ada fitnah. Dan kami akan menindaklanjuti. Jika memang terbukti, ya kami akan mengambil tindakan tegas,”ungkapnya.
Anggota Komisi A lainnya, M Anwar juga membeberkan , ketidak seriusan Pemkot Surabaya dalam membongkar maraknya reklame bodong yang tak memperpanjang izin. Hal ini terbukti masih berdiri tegaknya papan reklame tersebut bahkan terkesan diamankan.
“Pemkot harus serius menindak reklame bodong tersebut. Sebab jika dibiarkan akan muncul kembali reklame-reklame lama atau yang ijinnya sudah mati tapi tak diperbaharui. Kami minta yang ijinnya sudah mati dibongkar saja,” tegasnya.
Seperti yang ditemukan sebelumnya , terdapat 14 titik reklame yang tidak memiliki ijin namun masih belum dibongkar. Data tersebut masih sebagian kecil yang ditemukan dari ribuan reklame yang berdiri di ota Surabaya dan di duga banyak yang bodong.
14 reklame tak memperpanjang izin yaitu diantaranya berdiri di Jalan Bunguran (depan Pasar Atom) milik biro periklanan Artistic ADV, Jl Kayun (depan Indosat) milik biro reklame TPM ADV, Jl Gubeng Pojok (Hanamasa) milik JJ ADV.
Saat dikonfrimasi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengelak jika Satpol PP tebang pilih dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda), termasuk membongkar reklame bodong.
Selama ini dasar yang ia pakai dalam mengeksekusi sejumlah reklame bermasalah adalah surat perintah (SP) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) selaku Tim Reklame. “Jika tak ada surat perintah, tidak mungkin kami melakukan pembongkaran, “elak Irvan.(r7)