Tipping Fee Benowo 2014 Naik Rp61 M, Dewan Ancam Coret

Surabaya,(DOC) – Tak pernah kuatir akan terjadi masalah di kemudian hari, secara terbuka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Surabaya, kembali mengajukan anggaran tipping fee pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir(TPA) Benowo untuk tahun anggaran 2014 mendatang. Bahkan tak merasa canggung, dalam draft RAPBD kota Surabaya tahun 2014, angka yang disebutkan oleh DKP dinaikkan menjadi Rp 61 miliar.
Pengajuan anggaran tipping fee olek DKP kali ini, sebenarnya terbilang nekat, karena sebelumnya, sejumlah anggota dewan telah menolak penambahan anggaran Rp 9 miliar dalam perubahan anggaran keuangan(PAK) APBD Surabaya 2013.
“Untuk tipping fee ini sempat dibahas di Komisi C bersama DKP saat pembahasan RAPBD. Tapi hingga saat ini, kita belum mengambil keputusan disetujui atau tidak,” ujar Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo, Minggu (3/11/2013).
Sudirjo menjelaskan, anggaran penghapusan sampah yang diajukan DKP penggunaannya masih belum jelas. Sehingga, ia mengancam akan mencoret pengajuan anggaran tipping fee TPA Benowo dalam RAPBD 2014.
“Sampai saat ini di Komisi C masih debatable. Sebab hingga sekarang data yang diajukan kita nilai belum jelas,” ungkap kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar yang membenarkan bahwa hingga kini DKP belum memberikan rinciaan data soal penggunaan anggaran yang diajukan. Malah DKP tidak menjawab soal kenaikan nilai pengelolaan sampah per tonnya.
“Tahun kemarin, biaya pengelolaan sampah perton hanya Rp 116 ribu. Tahun depan diajukan naik menjadi Rp 127 ribu per ton. Tapi anehnya kita tidak diberi penjelasan atas kajian yang dijadikan dasar kenaikan tersebut,” kata Alim.
Ia juga menyesalkan dengan target pengelolaan sampah yang ditetapkan sama, meski anggaran tipping fee di naikkan. Menurut Alim, seharusnya dengan anggaran besar, tentu disertai dengan peningkatan target. Hal ini jelas membuat binggung semua anggota komisi C DPRD Surabaya.
“Untuk sekarang kita tidak bisa membahas terlalu jauh. Biasanya, badan anggaran (Banggar) nantinya yang akan menguliti,” cetusnya.(k1/r7)