Tipping Fee PT Sumber Organik di Permasalahkan, Walikota Cuek

Surabaya, (DOC)– Sorotan anggota DPRD Surabaya terkait besarnya biaya tipping fee untuk pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo sebesar Rp 56,4 miliar tidak membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini bergeming. Walikota perempuan pertama di Surabaya itu tetap ngotot biaya tipping fee di TPA Benowo sudah final.
Menurut Risma, demikian sapaan akrab Tri Rismaharini, terkait besarnya biaya tipping fee pemerintah kota tidak dapat disalahkan. Sebab penghitunganya dilakukan oleh tim ahli tersendiri yang salah satunya melibatkan beberapa kampus di Surabaya.
“Yang menentukan angka sebesar itu bukan pemkot, teman teman jika tidak percaya bisa tanya ke tim ahlinya,” ujar Walikota Surabaya, Tri Rismahatini saat ditemui usai rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Senin (3/11/12).
Risma menjelaskan, angka Rp 50 miliar sebenarnya masih terbilang murah bila dibandingkan dengan pengadaan yang sama seperti di Kota Busan, Korea Selatan. Karena berdasarkan kunjungkan kerja (kunker) beberapa saat lalu yang dilakukanya, biaya tipping fee untuk pengelolaan sampah di Busan mencapai Rp 700 miliar.
“Makanya nanti teman teman wartawan yang ngepos di Pemkot Surabaya mau saya ajak ke Busan biar tahu sendiri seperti apa di sana pengelolaan sampahnya,” cetus Risma.
lebih jauh, Risma menyebutkan biaya pengelolaan sampah di TPA Benowo sebenarnya sudah sangat efisien. Salah satunya bisa dilihat dari estimasi sampah yang dihasilkan antara di Busan dan Surabaya. Jika di Surabaya sampah yang dihasilkan bisa mencapai 1000 ton per tahun, maka sampah yang dikelola di tempat penampungan di Busan, Korea Selatan hanya sekitar 600 ton.
“Ingat jumlah sampah di surabaya lebih besar tapi biayanya justru lebih rendah dari pada yang ada di Busan,” tukas mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya tersebut.
Selain diuntungkan dari segi penggunaan anggaran, lanjut Risma, dalam perjanjian antara pemkot Surabaya dengan PT Sumber Organik (SO) pemerintah kota sebenarnya juga memperoleh keuntungan lain. Dimana pemkot akan memperolah bagian dari apapun yang dijual oleh PT SO.
“Itu belum termasuk keuntungan kita (pemkot, red) dari sewa lahan yang dilakukan PT SO terhadap tanah pemkot,” tandasnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penambahana tipping fee untuk pengelolaan sampah di tempat penampungan akhir (TPA) Benowo, dari Rp 44 miliar menjadi Rp 56,4 miliar kembali dipersoalkan anggota DPRD Surabaya. Dimana sejumlah anggota legislatif yang terdiri dari berbagai fraksi masih belum bisa menerima membengkaknya anggaran tiping fee tersebut.
Rencananya, sejumlah anggota dewan ini akan menghadang penganggaran tipping fee sebesar itu pada saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Surabaya 2013.
Bahkan, anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya, Alfan Khusaeri, secara terang terangan siap diajak melakukan penghitungan ulang dengan tim dari pemerintah kota soal besarnya tipping fee untuk pengelolaan sampah di TPA Benowo.
“Tidak masalah tim pemerintah kota dari kampus mana, mari kita hitung hitungan bersama. Kata siapa tipping fee dengan nilai Rp 56,4 miliar itu tidak mahal. Sebagai bukti pemolakan FPKS, kami telah mengirim surat protes sekaligus sikap tertulis fraksi kami ke ketua DPRD. Surat disertai tembusan ke walikota Tri Rismaharini,” ungkap Alfan Khusaeri.
Menurutnya, sikap FPKS mempertanyakan penambahan anggaran itu. Karena sejauh ini tidak ada komunikasi resmi dengan anggota dewan dan fraksi-fraksi di dewan. Yang ada hanya diskusi informal dengan sesama anggota dewan dari lintas fraksi.(k1/r7)