Tipping Fee TPA Benowo Abal-Abal

Tidak ada komentar 140 views

Surabaya, (DOC) – Pembayaran tipping fee yang dilakukan Pemkot Surabaya ke PT Sumber Organik (SO), investor TPA Benowo, mengacu keputusan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana yang memimpin rapat paripurna mendadak. Hal itu terkait kerjasama pengelolaan sampah di Benowo untuk dijadikan sumber listrik dan gas.
Surat itu menjadi acuan untuk mengeluarkan dana hibah tipping fee oleh pemkot. Setiap tahunnya, dengan surat itu, tipping fee yang harus dibayarkan ke PT SO sebesar Rp56,4 miliar. Bahkan pada 2013 ini, pemkot juga sudah membayar hal itu ke PT SO sebesar Rp31 miliar dan sisanya akan dibayar akhir tahun ini. Keterangan sudah terbayarnya tipping fee tersebut terungkap seminggu lalu saat Komisi C DPRD Surabaya menggelar hearing dengan pemkot. “Kita mendapat laporan dari nias terkait jika sudah ada pembayaran tipping fee ke PT SO sebesar Rp31 miliar. Padahal, sebelumnya, saat belum ada penganggaran di APBD Surabaya, pemkot juga diam-diam sudah membayarkannya sebesar Rp21 miliar pada 2012,” ungkap Reni Astuti, salah satu anggota Komisi C.
Reni juga menegaskan, hal ini sangat menarik, karena dewan kecolongan. Pasalnya, dewan sampai saat ini tak pernah tahu tentang bentuk perjanjian kerjasamanya, khususnya terkait adanya tipping fee. Dewan hanya tahu ada kerjasama pengelolaan sampah di TPA Benowo, kesannya sangat terpaksa untuk diterima anggota dewan. Yang lebih dahsyat, pembayaran tipping fee itu akan dilakukan selama 20 tahun kontrak kerjanya.
Hal ini sama saja investor tak perlu mengeluarkan uang, tapi seluruh pengerjaannya dibiayai APBD Surabaya. Tipping fee pertama saja dibayarkan saat PT SO belum melakukan pengelolaan sampah. Sejak 2012 sampai 2015 (target pabrik pengolahan sampah dibangun), pemkot harus membayar tipping fee atas masuknya sampah ke Benowo. Padahal sudah jelas jika lahan itu milik pemkot dan sampah yang ada sama sekali belum diolah PT SO, tapi PT SO sudah menerima ‘uang pelicin’ tersebut.
Padahal untuk membangun pabrik pengolahan sampah sampai 2015, investor butuh dana Rp362 miliar. Alhasil, melalui pembayaran tipping fee, investor yang diduga tak memiliki dana itu, justru bisa membangun pabriknya. Apalagi pada 2014, tipping fee itu dianggarkan naik, tidak lagi Rp56,4 miliar, tapi sudah mencapai Rp60 miliar lebih per tahunnya.
“Pemkot tak pernah mau transparan, karena itu wajar jika tiap tahun saat pembahasan APBD, masalah ini selalu muncul. Pemkot hanya berlindung dibalik PP saja tanpa tahu detilnya. Pemkot hanya menggunakan kekuatan segelintir oknum di dewan, tanpa membahasnya secara global. Tanpa melalui pansus, tiba-tiba hal itu sudah disahkan lewat paripurna,” tegas Reni Astuti. (co/r4)