TOW Tak Selesai, Kadishub Dituntut Mundur

Tidak ada komentar 116 views

Surabaya, (DOC) – Kesekian kali ratusan sopir bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkot melakukan aksi demonstrasi di Balai kota Surabaya. Tak berbeda dengan tuntutan sebelumnya, mereka meminta Pemkot Surabaya bersikap tegas terhadap sejumlah bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang tidak mengalihkan trayek mereka dari Terminal Tambak Osowilangun ke Purabaya sesuai rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan.

Padahal, rekomendasi tersebut dikeluarkan sejak 1 mei 2011. Pengalihan trayek Bus AKAP yang beroperasi di jalur Pantura tersebut merupakan program Pemkot Surabaya dengan alaasan untuk mengurangi kemacetan dalam kota sekaligus meramaikan Terminal Tambak Oso wilangun (TOW). Ironinya, menurut Sekretaris Paguyupan Pekerja Jasa Angkutan Terminal Tambak Oso Wilangun, Supari, Senin (4/3/2013) hingga kini persoalan TOW tak kunjung selesai.

Untuk ia menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kota mundur dari jabatannnya, karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya. “Permasalahan ini sudah cukup lama. Kami menilai kadishub tidak mampu. Untuk itu, kami minta Pak Eddi (Kadishub, red) diganti” tegasnya.

Supari meminta, Surat keputusan Dirjen Perhubunga Darat segera dilaksanakan. Pasalnya, surat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan pengalihan trayek Bus AKAP diharapkan bisa menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terminal Tambak Oso Wilangun tipe A supaya bisa dikembangkan, sehingga nanti bisa menaikan PAD. Kita dukung program Bu Wali Kota. Tapi sudah satu tahun kok belum ada tindakan apapun,” paparnya.

Sebelum mendatangi Balai Kota, sekitar 300 angkot dan 60 bus dari berbagai jurusan melakukan demonstrasi di sekitar tol. Aksi unjuk rasa di Tol berlangsung hingga 5 jam. Kedatangan ratusan awakbus dan angkot ke balaikota untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi ke wali kota ternyata tidak terpenuhi. Beberapa perwakilan sopir hanya ditemui oleh Kepala Bakesbangpol Linmas Soemarno dan Kadishub Kota Surabaya Eddi. Karena tidak memiliki kewenangan memutuskan, dua pejabat Pemkot Surabaya itu hanya berjanji akan menyampaikan aspirasi ke walikota.

“Kami hanya staf, namun semua aspirasi akan kami sampaikan langsung ke Bu Wali Kota,” kata Soemarno.

Menanggapi persoalan TOW, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar menganggap tdiak ada keseriusan pemkot dalam mengalihkan trayek. Pasalnya, sejumlah bus AKAP yang mengantongi izin trayek double, yakni Purabaya dan TOW belum ada tindakan tegas. Padahal, Dishub Surabaya, menurutnya bisa mengajukan pencabutan salah satu trayek yang menuju Purabaya.

“Ini yang kita sayangkan tidak ada penindakan. Kita semua tahu, di atas kertas kartu pengawasan (KPS) masih double. Tapi kan sudah tau substansinya kenapa kok tidak satu saja dicabut, wong itu bagian kewenangan mereka,“ terang politikus Demokrat ini.

Sachiroel Alim menambahkan, dampak terkatung-katungnya pengalihan trayek bus AKAP jalur Pantura dari Purabaya ke TOW, tidak saja membuat kondisi terminal di wilayah Surabaya Barat tersebut semakin sepi. Sosial ekonomi masyarakat di sekitar terminal juga diperkirakan terganggu, apalagi setelah wali kota menurunkan status terminal TOW dari A menjadi C.

Berlarut-larutnya persoalan TOW, sebelumnya menyulut reaksi kalangan dewan untuk mengajukan interpelasi atau hak bertanya ke wali kota. Namun, hingga kini wacana tersebut juga tidak ada realisasinya. (k4/r4)