Transparansi Pemilu di Luar Negeri Diragukan

Tidak ada komentar 214 views

Jakarta, (DOC) – Pemungutan suara Pemilu Legislatif (pileg) 2014 untuk daerah pemilihan luar negeri sudah berlangsung di enam daerah di luar negeri yakni Beijing, Brasilia, Kopenhagen, Santiago, Shanghai dan Hongkong. Pelaksanaan pemilu di luar negeri diragukan karena dilaksanakan lebih dahulu daripada pileg 9 April di Indonesia.
Untuk mengawasi jalannya pencoblosan di luar negeri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya memberikan pengawasan di Hongkong. Lima wilayah lainnya luput dari pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
Bawaslu menetapkan Hong Kong sebagai wilayah yang dipilih untuk diawasi mengingat jumlah pemilih yang cukup besar di negara itu. Bawaslu hanya menempatkan petugas pengawas luar negeri di negara yang jumlah pemilihnya lebih dari 5.000 orang.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, aturan pemungutan suara di luar negeri lebih dulu daripada di dalam negeri sudah merupakan kebijakan KPU. Proses pemilu yang selalu serempak, maka penghitungan suara juga disamakan dengan di dalam negeri.
“Untuk menghindari kecurangan hasil pencoblosan, maka semua surat suara akan dikumpulkan di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Jadi, harus dijaga. Ini menjadi tanggung jawab PPLN dengan bantuan kantor perwakilan,” ucap Hadar.
Lathifa Marina Al Anshori, caleg dari NasDem untuk dapil luar negeri yakni Jakarta II, mengatakan wajar jika Bawaslu hanya mengirim pengawas hanya di Hongkong saja. “Sebagai penghematan anggaran. Kalau memaksa pengawas ke Brazil misalnya, berapa ongkos pesawat yang harus dikeluarkan. Toh disana juga ada PPLN dan KBRI juga,” ucap Lathifa.w
Saat ditanya tentang peluang manipulasi surat suara, Lathifa memberi masukan agar sistem pemilu di luar negeri harus lebih disederhanakan lagi. “Sistem drop box yang rawan di salah gunakan, kotak disimpan di tempat-tempat keramaian dan baru diambil 2-3 hari kemudian, terkecuali memang ada yang menjaga kotak tersebut selama 24 jam,” tegas Lathifa.
KPU mengatur masa pemungutan suara di luar negeri dilakukan pada tenggat 30 Maret sampai 6 April. Masing-masing PPLN bisa menentukan tanggal pemungutan suara di perwakilan masing-masing.
Hasil pemungutan suara di luar negeri tidak akan langsung dihitung. Pemungutan suara melalui TPS akan menunggu hasil pencoblosan WNI via Pos. Baru pada 9 April nanti, seluruh surat suara akan direkapitulasi.
Selama belum dihitung, surat suara akan dimasukkan ke kotak suara, dan diamankan menggunakan segel yang diproduksi melalui logistik pemilu.Total jumlah DPT di luar negeri berdasarkan SK KPU nomor 240 tahun 2014 berjumlah 2.025.005. Sepanjang sejarah, partisipasi pemungutan suara di luar negeri relatif minim. Di pemilu 2009 lalu saja, data KPU menunjukkan partisipasinya hanya mencapai 22 persen pemilih. (r4)