Tuntut Penertiban Tegas Pelanggaran Brandgang

Tidak ada komentar 160 views

Surabaya, (DOC) – Komisi C DPRD Surabaya meminta inpektorat segera turun tangan prihal lambannya penertiban brandgang (jalur tepi saluran air) di Surabaya. Komisi yang membidangi masalah pembangunan itu menilai, baik Satpol PP maupun Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, selama ini telah lalai dalam menjalankan kewajiban mereka.

“Saya akan mendesak agar inspektorat segera memberika sanksi tegas bagi Kepala Satpol PP (Irvan Widyanto, red) dan Dinas PU. Bila perlu Satpol PP diperiksa kenapa kok diam saja,” tutur Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar.

Menurut Alim, panggilan akrab, Sachiroel Alim Anwar, dalam forum hearing yang digelar dengan warga, pihak Satpol PP masih beralasan lamanya penertiban terkendala dengan pendataan. Padahal, jika mengacu pada beberapa pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, pemberian surat peringatan kepada pemilik brand gang sudah pernah disinggung berkali kali.

“Itu hanya alasan dari Satpol PP saja,” cetus politisi asal Partai Demokrat (PD) Kota Surabaya ini.

Alim mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Komisi C, jumlah saluran air di Surabaya mencapai 1068 titik. Ironisnya, hingga saat ini masih terdapat sekitar 400 pemilik saluran air yang belum mendapat surat peringatan dari Dinas PU Bina Marga dan pematusan Kota Surabaya.

“Menurut saya ini sudah merupakan bukti yang konkrit jika Dinas PU tidak serius dalam menertibkan brandgang. Kalau bisa sanksi yang diberikan inspektorat dijatuhkan lebih cepat,” tegas pria yng juga mejadi anggota Badan Musyawarah (banmus) DPRD Surabaya itu.

Menurutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan Komisi C, pemilik saluran air, Satpol PP serta Dinas PU, telah disepakati deadline terakhir penertiban brandgang ditetapkan jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika melebihi batas waktu tersebut, imbuh Alim, maka pemerintah kota yang akan melakukan pembongkaran secara paksa.

“Tadi kesepakatanya tanggal 31 maret, sebab warga beralasan butuh waktu untk melakukan pembongkaran,” jelasnya.

Sementara saat disinggung apakah Santoso, selaku pemiliki brandgang di bekas SPBU di Jl  Biliton juga turut diundang, Alim mengaku sudah mengundangnya. Kendati yang bersangkutan saat evaluasi kemarin tidak bisa datang.

“Tidak masalah tidak datang, yang penting hasil keptusan hari ini (selasa, red) harus diikuti semua pemilik bangunan yang berada di atas brandgang,” tandas pria yang telah menjadi anggota DPRD selama dua periode tersebut.

Sedangkan aggota Komisi C lainya, Sudirjo, yang diduga juga memanfaatkan saluran brandgang mengaku mendukung rencana normalisassi saluran air. Kendati demikian, Sudirjo membantah bila rumahnya dibangun di atas brandgang seperti yang ditanyakan para wartawan.

“Rumah saya itu kan tembus mulai dari Asem Jaya sampai Demak, dan saluran air tersebut hanya sebagai penghubung saja. Agar siapaun yang lewat tidak masuk ke saluran tadi,” kilah Sudirjo.

Menurut Sudirjo, penutupan saluran air 1,5 meter yang dilakukanya sama sekali tidak mengganggu fungsi air seperti sedia kala. Selain dirinya aktif dilakukan perawatan, ia memastikan di dalam saluran air yang telah ditutup juga disediakan ruang gerak.

“Sekali lagi saya tegaskan, penutupan kali yang saya lakukan tidak melanggar perda. Sebab itu hanya dilakukan sebagai akses jalan saja,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sehari sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, memilih lari ketika hendak ditanya soal penertiban brandgang di Jl Biliton. “Saya gak tahu soal itu,” ujar Erna Purnawati menghindari kejaran para wartawan. (k1/r4)