UMK 2013 Ditetapkan Gubernur

Tidak ada komentar 151 views

UMK Surabaya dianggap tertinggi di Jatim.

Surabaya, (DOC) – Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 di Jatim dipastikan akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo, Sabtu (24/11//2012). Sementara, apabila nantinya dari hasil penenetapan UMK tidak sesuai keinginan buruh maupun Apindo Jatim, Gubernur Jatim Soekarwo siap mempertanggungjawabkannya.

“Yang dilakukan gubernur bahwa ada rasio yang disampaikan Pak Menteri (Menakertrans, red), saya putus. Dan silahkan ke jalur hukum kalau ada yang nggak setuju,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur.

Pakde Karwo menuturkan, agar keputusan ini tidak berpolemik, mengingat rekomendasi UMK dari dewan pengupahan Provinsi Jawa Timur mentah lagi setelah terbitnya surat edaran dari Menakertrans, maka dirinya menenangkan batin dan meminta petunjuk Allah SWT. Dia menjelaskan, bila sebelumnya ditetapkan UMK Rp 1,567 juta di Surabaya, kini mentah lagi karena ada tuntutan buruh yang menginginkan UMK Rp 2,2 juta.

“Sebetulnya dewan pengupahan sudah memutuskan yang tadinya Rp 1,567 juta, Apindo tidak setuju dan akhirnya menjadi setuju. Ternyata ada ini (usulan UMK Rp 2,2 juta, red) kan berarti bermasalah,” katanya.

Karena itu, katanya, jika keputusannya nanti ada pihak-pihak seperti buruh maupun Apindo yang tidak terima, dengan tegas Soekarwo siap menghadapinya. “Kita sudah mencari titik temu, tapi ada permasalahan serius dari Jakarta. Kalau buruh mau demo lagi silahkan, asalkan dikawal polisi. Kalau tidak ada yang setuju, silahkan ke jalur hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten III Sekdaprov Jatim Edi Purwinarto mengatakan, Pemprov Jatim sudah berkomitmen kebijakan UMK tahun 2013 harus sama atau di atas angka survei KHL. “Kami sudah kirim surat ke bupati/walikota, untuk mengubah UMK-nya yang belum 100 persen KHL. Jumat pukul 16.00 sore deadline terakhir pengembalian usulan UMK,” ujar Edi.

Meski sudah dikembalikan, katanya, penetapan UMK Jatim 2013 harus sudah selesai atau dibuatkan Pergub pada Sabtu (24/11/2012). “Mungkin nanti ada yang berubah UMK-nya, tapi ada yang tidak. Kami tak perlu mendatangkan bupati/walikota lagi, karena waktunya sudah mepet, hanya kami kirim surat saja,” terangnya. (r12/r4)