Unsur Pimpinan Lengkap, Segera Gelar Banmus

Tidak ada komentar 169 views

Surabaya, (DOC) – Hadirnya Wakil ketua DPRD Surabaya asal PDIP, Wisnu Shakti Buana, Senin(29/4) membawa angin segar bagi barisan legislator yang ingin meneruskan proses PAW ketua DPRD Wishnu Wardhana.

Begitu putra mantan Sekjend PDIP Ir.Sutjipto ini masuk ruangannya, sejumlah legislator yang selam ini bergerak menurunkan WW langsung menyusul masuk ruangan. Tampak ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro, ketua komisi B—M.Machmud yang juga diusulkan menggantikan WW, serta politikus Golkar Erick R Tahalele serta ketua Kom isi A Armudji.

Sejam kemudian, Wakil ketua DPRD Asal PKS Ahmat Suyanto terlihat menyusul pertemuan terbatas di ruang Wisnu Shakti tersebut, namun agaknya sudah tercapai kesepakatan mengingat sesaat kemudian pertemaun sudah selesai dilaksanakan.

Dalam pernyataannya, Wisnu Shakti menegaskan SK Gubernur tentang peresmian PAW Wishnu Wardhana dan Agus Santoso sudah sah menurut hukum yang ada. Namun demikian, lanjut Wisnu Shakti, perlu langkah-langkah yang tepat guna menindaklanjuti SK Gubernur tersebut.

Terkait hal itu, lanjut Wisnu, akan digelar rapat Badan Musyawarah(Banmus) pada hari Selasa(30/4). Dalam Rapat Banmus itu, kata Wisnu juga akan diundang sejumlah hukum, serta melaksanakan konsultasi kepada Kemendagri terkait SK Gubernur ini.

“Secara hukum SK tersebut memang sah, saya sendiri berkeyakinan seperti itu. Tapi ada banyak langkah yang harus dialui. Kita akan menggelar Banmus besok terkait dengan SK Gubernur tersebut dengan mengundang sejumlah pakar.Kita juga akan mengkonsultasikan kepada Depdagri sebelum sidang paripurna yang akan dijadwalkan dalam Banmus,” tegas Wisnu.

Sementara itu langkah konsultasi ke Kemendagri sudah dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera terkait SK Gubernur tentang Persmian PAW Wisnu Wardhana. DPD PKS , kemarin menugaskan beberapa anggota fraksi PKS untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Sebelumnya DPD PKS Surabaya juga adakan diskusi bersama pakar hukum, Senin (29/4/2013) di Surabaya.

Ketua DPD PKS Ibnu Shobir mengatakan, konsultasi dilakukan untuk meminta penjelasan dari Ditjen Otoda Kemendagri terkait dinamika yang terjadi di DPRD Surabaya.

“Kami konsultasikan regulasi khususnya permendagri terkait dinamika pergantian ketua DPRD,” jelas Shobir.

Sedangkan diskusi bersama pengamat hukum dan pengamat media, lanjut Shobir, bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, aspek hukum terkat prosedur pergantian ketua DPRD Surabaya.

Selain Ketua DPD, Panel Diskusi juga diikuti oleh Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PKS Akhmad Suyanto, Sekretaris PKS Achmad Zakaria dan 20 orang pengurus PKS lainnya.

“Ini kita lakukan karena PKS serius ingin menyelesaikan kebuntuan politik yang terjadi di DPRD Surabaya demi kepentingan warga Surabaya .” Papar Shobir yang juga caleg PKS Dapil 5 ini. (r4)