Usut Kasus Penangkapan Cendrawasih

Tidak ada komentar 292 views

Surabaya,(DOC) – Ludvie Ahmad Staf Ahli Menteri Kehutanan yang juga Mantan Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur geleng kepala saat membaca media soal perintah Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada Kepala Bagian Humas Pemkot, Muhammad Fikser untuk menangkap Burung Cendrawasih di hutan Papua, sebagai tambahan koleksi satwa Kebun Binatang Surabaya(KBS).

Intruksi Walikota Perempuan ini, dianggap keliru dan jelas melanggar aturan.

“Walikotamu itu ngawur, untuk menangkap burung apalagi yang dilindungi ijinnya harus ke presiden, tidak seenaknya sendiri seperti yang sudah diekspos di beberapa media massa,” ujar Ludvie saat dikonfirmasi media, Senin (23/9/2013).

Menurut Ludvie, untuk mendapatkan izin dari pemerintah, tidak-lah mudah, apalagi untuk satwa yang dilindungi, ancamannya bisa pidana dan denda ratusan juta rupiah.

Sementara Singky Soewadji Pemerhati dan Pecinta Satwa mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Walikota Tri Rismaharini, yang telah memerintahkan staffnya menangkap Burung Cendrawasih.
“Untuk menangkap satwa dilindungi harus ada ijin dari Kementrian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, tidak sembanrangan,” Tegas Singky.

Ia menjelaskan, Jika tidak mengantongi ijin, maka tidak boleh seseorang dengan alasan apapun juga, melakukan penangkapan satwa yang dilindungi. “Dengan kasus yang terjadi dan dilakukan Muhammad Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya, maka Walikota Surabaya harus dipidanakan, karena dia yang menyuruh anak buahnya menangkap satwa dilindunngi di hutan Papua, untuk dikoleksi di Kebun Binatang Surabaya,” jelasnya.

Singky menambahkan, tidak ada aturan yang bisa melakukan penangkapan satwa dilindungi, dengan proses penangkapannya dilakukan terlebih dulu, kemudian ijinnya dibuat menyusul. “Jelas itu sangat mustahil dan menyalahi aturan yang ada,”imbuhnya.

Ditempat terpisah, Rozeq Nur Sahid Direktur Pro Fauna Indonesia mengatakan, Tri Rismaharini Walikota Surabaya memang yang harus dipidanakan oleh pihak kepolisian, karena jelas Walikota yang menyuruh melakukan penangkapan satwa liar, dari habitat asalnya di hutan Papua.
“Untuk menangkap satwa dari tempat asalnya merupakan pelanggaran dan tidak dibenarkan, apalagi itu cendrawasih, harus ijin presiden,” tegas Rozeq.

Seperti yang di ketahui, Kasus penangkapan Burung Cendrawasih yang dilakukan Muhammad Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya dari hutan di Papua, mencuat setelah beberapa media massa menulisnya.

Pengakuan Fikser dalam pemberitaan itu, Bahwa penangkapan burung Cendrawasih itu dilakukan atas perintah Walikota Surabaya, untuk menambah koleksi satwa KBS. Sedangkan proses penangkapannya, Fikser mengajak empat orang temannya, untuk menangkap burung Cendrawasih, langsung di hutan Papua.

Fikser menjelaskan, Bahwa dia hanya berhasil menangkap Cendrawasih betina dan gagal menangkap Cendrawasih jantan.
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Fikser menjelaskan, bahwa ijin penangkapan dan konservasi cendrawasih yang berhasil ditangkapnya, kini tengah diupayakan oleh Pemkot Surabaya.(cj/r7)