Videotron Jalan Pahlawan Ganggu Pengguna Jalan

Tidak ada komentar 182 views

Surabaya,(DOC) – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(DCKTR) nampaknya enggan mempelajari isi dari peraturan Walikota(Perwali) nomer 79 tahun 2012 tentang penataan reklame.
Papan reklame videotron kini kian marak bermunculan, tanpa ada kajian terlebih dahulu soal dampak yang timbulkan terhadap masyarakat pengguna jalan di malam hari.
Pancaran cahaya dari papan reklame canggih tersebut bisa menyilaukan pandangan para pengguna jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
Papan reklame videotron yang mengganggu pengguna jalan, salah satunya terletak di jalan Pahlawan kota Surabaya. LCD berukuran 4×6 itu, berdiri dengan mengantongi izin lengkap.
Saat dikonfirmasi, Eric Cahyadi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Pemkot Surabaya mengaku tidak bisa berbuat banyak atas berdirinya reklame videotron milik Match Ad dijalan Pahlawan itu. Karena selain perizinannya lengkap, titik reklame bukan masuk wilayah penataan kota. Sehingga pihaknya akan kesulitan menertibkan, meski Perwali telah mengaturnya.
“Kalau dipenataan, jika ukuran lebih dari 4×6 maka harus mundur 6 meter, kalau kurang dari ukuran itu jaraknya bisa 1 dari GSP, kalau pahlawan yang turun itu luar persil bisa di lihat dari samping jadi akan terlihat batasan persilnya sesuai surat tanah dan bangunan, memang perwali penataan begitu mas dan pahlawan tdk tmsk kawasan penataan,”Jelas Eric.
Ia juga menyakinkan bahwa posisi reklame tersebut, tidak menyalahi aturan. Hanya sinar cahayanya saja yang bisa diawasi.
“Videotron itu tidak diatas trotoar itu diatas tanah persilnya sendiri sesuai surat tanah dan ijin sudah lengkap dan ada rekom dari dinas teknis termasuk pencahayaan jadi kalau ada laporan pencahayaan maka akan dilakukan pengawasan oleh tim reklame apakah pencahayaan sesuai rekom atau tidak jika tdk maka diberikan peringatan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya M. Anwar menyayangkan sikap DKCTR yang terkesan membiarkan keluhan warga masyarakat terkait penataan reklame di Kota Surabaya.
Menurut Anwar, Seharusnya pejabat dinas tidak berorientasi pada profit PAD saja, melainkan mempertimbangkan aspek lain terutama dampak buruk yang akan dialami masyarakat. Lebih fatal lagi, jika para abdi negara ini, malah membantu kepentingan pengusaha, untuk mencari kelemahan peraturan yang di bikin sendiri.
“Harusnya dinas terkait dalam memberikan ijin juga harus mempertimbangkan faktor lain salah satunya amdal lalin, karena kenyataaannya reklame itu sangat menyilaukan mata, jujur saya sendiri sudah membuktikan itu, saya minta pak Eric(red) mengkaji ulang perijinannya, dan untuk sementara di copot dulu,” Tegas Anwar.
Hal senada juga disampaikan oleh Adi Sutarwiyono anggota komisi C DPRD Surabaya, yang meminta agar Satpol-PP tidak perlu ragu menertibkan reklame bermasalah.
“Apa bedanya posisi reklame itu dengan PKL, kenapa kalau PKL Satpol-PP bisa langsung beraksi sementara jika menyangkut papan reklame masih harus menunggu surat rekomendasi, harusnya Satpol-PP bisa langsung melakukan penertiban dengan memotong reklame itu sekaligus membuat surat kepada dinas terkait untuk pembatalan surat ijinnya karena sudah jelas-jelas menggangu pengguna jalan dan melanggar aturan penataannya,” tegas Awi.(r7)