Videotron Siola Rusak Bangunan Cagar Budaya

Tidak ada komentar 169 views

Surabaya,(DOC) – Sistem perizinan pemkot Surabaya nampaknya perlu dipertanyakan, pasca munculnya reklame bermasalah berupa videotron, yang terpasang di salah satu situs cagar budaya yaitu Gedung Siola.
Sebelumnya papan reklame modern ini, tidak diijinkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk di pasang di bangunan tersebut. Namun faktanya berlawanan. VideoTron berukuran 5×10 meter itu, bertengger di gedung Siola, hingga merusak bangunan yang kini menimbulkan polemik.

Pemilik reklame PT Kharisma Karya Lestari mengaku telah mendapat izin sesuai prosedur dan membayar kewajibannya sebesar Rp. 350 juta. Perusahaan biro reklame yang baru pertama kali pasang di Surabaya ini, merasa di rugikan karena sudah mengeluarkan dana sebesar itu, sejak setahun lalu hingga masa berlaku habis pada 11 Pebruari 2013.
Selain itu, PT Kharisma Karya Lestari juga sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 9 Juli 2011 dengan biaya sebesar Rp 11 juta. Namun, sampai sekarang Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) belum dikeluarkan oleh Tim Reklame.
Kini persoalan bertambah besar, karena pemasangan konstruksi reklame melubangi tembok gedung Siola yang dilindungi oleh Peraturan daerah (Perda) tentang cagar budaya. Anehnya, tim cagar budaya yang diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Surabaya Wiwik Widyati, diam saja atas rusaknya bangunan Siola tersebut. “Kita jelas mempertanyakan rekomendasi pemasangan reklame videotron itu oleh tim cagar budaya. Sudah jelas bangunan cagar budaya tidak bisa ditutup dan dirubah. Ini malah dilobangi dan dirusak,” ungkap Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Armudji, Rabu (13/02/2013).

Dirinya menduga ada permainan yang dilakukan oleh tim reklame dan cagar budaya untuk mengijinkan videotron tersebut dipasang di gedung Siola sehingga merusak tembok.
“Ada apa ini, apakah tim cagar budaya sekarang bisa dibeli oleh investor. Jangankan menutup gedung Siola dengan baliho raksasa seperti itu, Bamboden saja memindahkan lisplang saja tidak boleh,” katanya.

Sementara itu, pihak PT Kharisma Karya Lestari mengaku sudah melakukan prosedur dengan benar sejak tahun lalu. Bahkan dirinya mempertanyakan birokrasi Pemkot Surabaya yang terkesan tidak jelas karena tidak mengeluarkan SIPR videotron tersebut.
“Kalau memang tidak boleh ya kita tidak akan melanjutkan. Kita sudah melakukan semua sesuai perosedur sejak tahun lalu bahkan sudha membayar pajak. Nak, sekarang kita tinggal menikmatinya ternyata tidak diperbolehkan. Yang jelas kita rugi karena kalau dihitung sudah menghabiskan Rp 350 juta untuk mengurus semuanya,” ungkap Rinto Ari Rakhman Direktur utama PT Kharisma Karya Lestari kepada wartawan.

Meski merasa dirugikan, pihaknya mengaku belum berniat melakukan tuntutan ke Pemkot Surabaya terkait sistem birokrasi yang dianggap berstandar ganda ini.
“Kalau memang bangunan cagar budaya tidak boleh dipasang reklame, tentunya harus benar-benar ditegakkan. Saya lihat masih banyak bangunan cagar budaya yang juga dipasang reklame di Surabaya ini. Intinya kita masih mengikuti semua sistem untuk membahas kelanjutan reklame kita karena apakah diganti atau relokasi tempat,” ungkapnya.(R10/R7).