Waktu Penggunaan Dana Bansos Harus Ada Aturan

Tidak ada komentar 128 views

Jakarta, (DOC) – Selama pelaksanaan kampanye legislatif 2014, penyelewengan dana bansos baik yang berada di Kementerian atau provinsi menjadi salah satu isu terhangat. Kemungkinan penyelewengan sangat besar karena banyak pejabat petahana yang maju sebagai caleg pada pemilu ini.
Menteri Dalam Negeri Gamawam Fauzi mengakui dana bansos di provinsi sangat rawan disalahgunakan. Menurutnya, salah satu dana bansos yang sangat mungkin untuk disalahgunakan adalah dana bansos lepas.
“Dana bansos lepas itu tidak terprogram dalam anggaran, karena kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Ini sangat mungkin diselewengkan, sehingga harus diperketat pengeluarannya,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Mantan Walikota Pasuruan, Aminurokhman mengatakan, bahwa penggunaan dana bantuan sosial sah-sah saja, namun tidak pada saat menjelang pemilu. “Secara aturan penyaluran dana bansos tidak salah karena sudah dianggarkan sebelumnya, tapi ketika disalurkan menjelang pemilu ini bisa saja terjadi kecurangan karena dimanfaatkan untuk kepentingan parpol,” ujarnya.
Aminurokhman menambahkan, harus ada aturan yang jelas kapan dana bansos itu boleh dikeluarkan, kecuali untuk bencana alam yang tidak bisa ditentukan kapan penggunaannya. “Seharusnya bansos dikeluarkan setelah pemilu kecuali bantuan yang sifatnya mendesak dan rutin seperti bantuan pendidikan, dan lainnya yang menjadi program pemerintah,” imbuhnya.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menegaskan penyalahgunaan anggaran dana bansos terjadi hampir di semua pronvinsi. “Penyelewengan dana bansos bisa terjadi pada setiap pemilu. Hal ini terjadi karena ada incumbent atau keluarganya yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif,” tegasnya.
Ade menambahkan, sejak awal sudah menyarankan adanya moratorium (penghentian sementara) dana bantuan sosial baik di tingkat nasional maupun di daerah hingga pemilu legislatif dan pemilu presiden selesai. “Dari awal kami sudah meminta adanya moratorium atau penghentian sementara terhadap dana hibah dan bansos menjelang pemilu. Namun sekarang sudah terlanjur dianggarkan lebih baik dibekukan atau dibiarkan saja,” sarannya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri adanya kenaikan anggaran belanja bantuan sosial dari tahun 2013 hingga 2014 di beberapa provinsi, seperti di Aceh, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Bali. (r4)