Wali Kota Surabaya Tak Dukung Kaum Buruh

Tidak ada komentar 204 views

Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dituding gerakan buruh Surabaya sebagai Wali Kota Kapitalis. Pasalnya, sejak tahun lalu, saat kaum buruh menuntut kenaikan UMK dan upah minimum sektoral, wali kota sama sekali tak berpihak pada buruh. Risma, sapaan akrab wali kota sama sekali tak mau merevisi nilai UMK dan tak mau menetapkan upah minimum sektoral. Akibatnya, UMK Surabaya kalah nilainya dengan UMK Pasuruan. Bahkan pada 2013, Surabaya tak memiliki upah minimum sektoral.
Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jamaluddin, Pasuruan tak hanya peduli dengan UMK dan upah minimum sektoral saja, tapi hal itu diperkuat dengan adanya Perda setempat. “Sementara di Surabaya, sama sekali tak ada aturan seperti itu,” tandas Jamaludin.
Jamaludin menegaskan, di Ring I Jatim, UMK Surabaya termasuk yang paling rendah. Kalah dengan Gresik, Pasuruan, Mojokerto dan Sidoarjo. “Ini merupakan hari kedua gerakan perjuangan buruh untuk menolak upah murah. Ini merupakan pemogokan nasional, dan momentum di level Kota Surabaya, hari ini kabarnya penentuan UMK Surabaya. Dari investigasi yang ada didapat data bahwa rapat saat ini untuk penentuan dan voting di Dewan Pengupahan Kota. Tapi kita dengan 50 orang sduah menggerebek rapat itu dan kabarnya pertemuan sampai saat ini deadlock,” ujar Jamaludin.
Mogok nasional di Jatim ini sebenarnya dimulai sejak kemarin. Sudah ada aksi 20 ribu di Gresik, 10 ribu buruh di Pasuruan dan hari ini 10 ribu buruh di Mojokerto. Yang menyakitkan bagi buruh, untuk tahun ini ada Instruksi Presiden 9/2013 tentang kebijakan upah minimum dan Permenaker 7/2013 tentang upah minimum. Dengan dua aturan itu, maka nilai UMK yang ditentukan untuk tahun selanjutnya hanya seratus persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Sesuai aturan, untuk upah minimum akan ditetapkan pada awal Nopember. Nilai upah minimum ini diambil dari KHL yang dilakukan penambahan-penambahan. Dari sini ada skenario jika dengan Inpres dan Permenaker, maka upah itu tak akan naik tapi justru turun. Padahal KHL di Surabaya sudah dilakukan dari survei di Pasar Rungkut, Wonokromo dan Balongsari. Ini ada rekayasa jika pada tahun 2014 UMK bakal ditetapkan Rp1,7 juta. Padahal tuntutan buruh di Surabaya, UMK tahun 2014 sebesar Rp3 juta. Penurunan nilai upah dengan dua aturan itu tak saja terjadi di Surabaya tapi daerah lain di Ring lainnya,” beber Jamaludin.
Karena itu, melalui mogok nasional, diharapkan akan ada perhatian dari pemerintah. Jamaludin khawatir akan ada setingan untuk menggolkan UMK di Surabaya sebesar Rp2,1 juta. Jika itu yang terjadi di Surabaya, maka dari nilai UMK lama Rp1,567 juta, hanya ada kenaikan antara 20-25 persen.
Saat ini, gubernur sesuai aturan yang ada, hanya menunggu atau bergantung pada rekomendasi bupati/wali kota untuk menentukan UMK. Variabel itu masuk dalam aturan. Selain itu, variabel lain adalah tergantung Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar.
Tudingan terkait Surabaya harus lebih dulu menaikkan UMK. Sebab, Surabaya sudah membuat anomali di Jatim pada tahun lalu. Surabaya sudah menetapkan UMKnya dan tak mau merevisinya serta tak menentukan upah minimum sektoral. Untuk tahun ini, buruh meminta UMK Surabaya harus lebih tinggi dan di Surabaya juga tahu ini harus ada upah minimum sektoral.
Buruh juga mendesak agar Dewan Pengupahan Kota Surabaya tak menetapkan nilai KHL sebesar Rp1,7 juta. “Dalam hal ini, wali kota juga harus perhatian pada buruh, jangan tak peduli sama sekali. Sebab, pabrik di Surabaya itu banyak dan besar-besar. Jika tak mendukung buruh, tentu saja wali kota ini kapitalis dan membuat buruhnya lebih miskin,” tukas Jamaludin. (co/r4)