Wali Kota Tetap Ngotot Ambil Lahan KBS

Tidak ada komentar 64 views

Surabaya, (DOC) – Keinginan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mengambil alih lahan kebun binatang Surabaya (KBS) sepertinya tidak bisa diganggu gugat. Ditemui usai rapat paripurna istimewa kemarin (17/6), walikota perempuan pertama di Surabaya itu, menyatakan saat ini sedang memikirkan proses relokasi satwa KBS.
“Kita (pemkot Surabaya, red) akan pelajari dulu soal rencana pelepasan satwa,” ujar Tri Rismaharini.
Risma, sapaan Tri Rismaharini menegaskan, kajian soal rencana pemindahan satwa KBS pasca dilakukan pengambil alihan lahan salah satu ikon wisata di Surabaya itu memang dibutuhkan. Sebab ia tidak mau, ada peraturan atau mekanisme yang dilanggar.
“Untuk saat ini, kita akan lihat dulu,” cetusnya.
Sementara itu, dokter hewan Kebun Binatang Surabaya, Liang Kaspe mengingatkan agar pemerintah kota tidak gegabah dalam merelokasi satwa KBS. Menurutnya, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum relokasi satwa nantinya dilakukan. Salah satunya, sisi psikologis satwa yang dipindah.
“Psikologi itu memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan satwa. Jika psikologisnya sudah terganggu, bisa dipastikan hewan tersebut tidak akan bertahan lama,” ingat Liang Kaspe.
Makanya, tidak mengherankan dalam beberapa relokasi satwa, tidak jarang hewan yang dipindah dijadikan satu paket dengan keeper (pawang) yang selama ini menanganinya. “ Langkah itu diambi agar hewan yang diindah tidak stres,” tegas alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) itu.
Terpisah, pengamat satwa Singky Soewadji mengatakan bahwa keinginan pemkot Surabaya, mengambil alih lahan kebun bianatang mengindikasikan bila pemerintah kota sama sekali tidak tahu soal masalah konservasi. Menurutnya, sangat tidak mungkin pemkot bisa mendirikan kebun binatang tanpa melalui ijin dari kementerian kehutanan (Kemenhut).
“Mendirikan kebun bianatang itu tidak mudah. Dan saya pesimis pemkot mampu melakukannya sendiri,” tandas Singky Soewadji.
Apalagi, untuk dapat mendatangakan satwa dari luar negeri juga harus malalui mekanisme yang benar. Baik untuk ijin CITES import atau export dari CITES authority di luar Negeri maupun CITES authority di Indonesia. Sebab keduanya harus melalui lembaga yang diakui seperti Kementerian Kehutanan.
“Saya tidak percaya pemkot bisa mendatangkan satwa dari luar negeri, tanpa adanya persetujuan dari Kemenhut,” ingat Singky.
Kerena berdasarkan pengamatan yang ia lakukan selama ini, tidak ada satupun pengelolaan kebun binatang di Indonesia yang berhasil. Bahkan Kebun Binatang Ragunan, yang selama ini menjadi percontohan juga kerap mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak.
“Tidak usa jauh-jauh, Wakil Gubernur DKI (Ahok, red) saja menilai Ragunan belum layak. Padahal, Ahok bukan orang konservasi,” pungkasnya. (k1/r4)