Walikota : Ajak Warga Peduli Terhadap Kota

Tidak ada komentar 142 views
Surabaya, (DOC) – Setelah kemarin para peserta kongres JKPI diajak keliling Kota Surabaya. Selasa (23/10), Kongres II JKPI tahun 2012 resmi dimulai, di Hotel Majapahit Surabaya. Kongres kali ini mengusung tema Otonomi Daerah dan Restorasi Pusaka.
Dalam kongres,  Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memaparkan keberhasilan Kota Surabaya dalam hal lingkungan. Menurut Risma, keberhasilan sebuah kota menjadi bersih dan hijau tergantung pada peran aktif warga kota itu sendiri. “Jadi, modalnya adalah mengajak warga untuk mau berubah, dan merasa memiliki kota. Sebab, kota sebagai tempat tinggal kita ini merupakan rumah kita yang harus dirawat bersama-sama,” pungkasnya.
Ia menuturkan untuk menjaga sejarah kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan
Revitalisasi Kali Mas. Hal ini dilakukan untuk mengenang kembali sejarah Kali Mas sebagai salah satu saksi perkembangan kota Surabaya. “Pemkot Surabaya telah membangun berbagai Taman di pinggir Kali Mas. Semenjak ada Taman, warga Surabaya banyak yang berkumpul di Taman. Secara tidak langsung, warga Surabaya akan mengenang kembali sejarah-sejarah tentang Kali Mas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga telah melakukan pengecatan gedung yang merupakan cagar
budaya. Di kawasan kota lama, Pemkot juga sudah melakukan renovasi gedung cagar budaya. Di kawasan tersebut, juga dibangun pedestrian. Tujuannya, supaya warga yang berjalan di pedestrian bisa menikmati suasana kota lama, dengan pemandangan bangunan-bangunan lama.
Risma juga mengatakan bahwa mengelolah bangunan cagar budaya tidaklah mudah. Karena, banyak kepentingan yang harus ditemukan solusinya. Maka, melalui kongres semacam ini bisa didapatkan solusi. “Setiap daerah kan punya permsalahan yang berbeda-beda. Melalui forum ini, pasti banyak yang memberikan masukan. Keputusan yang dihasilkan forum ini, bisa dijadikan acuan untuk mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat tentang kota pengembangan kota pusaka,” imbuhnya saat ditemui disela-sela kongres.
Yang membedakan kota Surabaya dengan kota lain. Yakni, setiap tahunnya kota Surabaya menyelenggarakan parade juang, sekolah kebangsaan. Hal ini, dilakukan untuk merangsang para generasi muda mau peduli terhadap sejarah kota Surabaya. “Melalui event tersebut, tidak saja euphoria saja. Melainkan inti dari event itu bisa diterima generasi muda untuk ingat akan sejarah,” ungkapnya.
Masih kata Risma, Ia menambahkan untuk mempermudah melakukan konservasi bangunan-bangunan cagar budaya ang dimiliki perorangan. Pemkot Surabaya akan memberikan intensif, seperti memberikan keringanan pajak bangunan. “Keringanan pajak seperti mendapatkan potongan PBB bagi banguna cagar budaya. Kita sudah menuangkan aturan tersebut melalui Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pajak Bumi dan Bangunan,” jelasnya.
Sementara itu, menurut arsitek, Budi Sukandar salah satu pembicara mengatakan bahwa teknik pemugaran sebuah kawasan atau bangunan cagar budaya, perlu diketahui dulu sejarah kawasan maupun bangunan tersebut. Kemudian, baru melangkah pada kawasan ini atau bangunan di renovasi atau di konservasi.
Menurutnya ada 2 kategori pemugaran yakni kawasan dan benda. Juga diperlukan 5 landasan ketika melakukan pemugaran yakni dilihat otentik, orisinil, langka, landmark, memiliki gaya yang mewakili periode tetentu. “Kita juga peru mengetahui gaya bangunan di kawasan yang akan di konservasi atau direnovasi,” terangnya.
Salah satu pembicara yang lain, yakni Yunus Satrio Atmojo, Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam mengajak warga Kota Surabaya peduli terhadap kotanya. Memelihara kota bukan sekedar menata infrastruktur, tetapi mengelola manusia dan aktivitas mereka.
“Masih banyak kota lama di Indonesia yang masih belum mendapatkan perhatian secara maksimal. Sebab, kota lama ini merupakan salah satu bukti kebudayaan kala bangunan ini pertama kali dibangun,” katanya.
Yunus melanjutkan bahwa peran Pemerintah Daerah, mempertahankan identitas kota. Dilakukan dengan memelihara ingatan kolektif, mempertahankan ikatan sejarah, menjaga hubungan batin penduduk dengan ruang hidup mereka, dan mengangkat martabat penghuni kota. “Supaya kota tidak ‘jompo’, maka hendaknya mengatur kecepatan perubahan yang tidak memarjinalkan penduduk,” imbuhnya. (R9)