Walikota Lapor KPK Usut Kasus KBS

Surabaya,(DOC) – Kemelut pengelolaan Kebun Bintang Surabaya(KBS) yang berkepanjangan hingga kematian sejumlah satwa dalam waktu berdekatan, menyulut keresahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang berencana melaporkan kasus KBS ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
“Senin(20/1/2014) minggu depan, aku akan lapor KPK” ungkap Walikota usai meresmikan Masjid Ridhotus Sholihin, Jl. Bulak Banteng Bandarejo Lebar, Sabtu(18/1/2014) pagi.
Menurut Walikota, saat ini, pihaknya tengah menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut. Materi yang akan disampaikan ke KPK, yaitu terkait matinya satwa dan hasil audit Universitas Airlangga(Unair) terhadap asset yang dimiliki KBS. Ia mengaku laporan ke KPK ini adalah upaya dirinya agar Pemkot tidak disalahkan dalam menangani persoalan pengelolaan KBS.
“Hasil audit Unair yang akan aku laporkan. Aku gak mau salah, karena ada database. Saat kita masuk dan setelahnya gimana,” papar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.
Selain melapor ke KPK. Ia juga akan memaparkan persoalan KBS di kementrian Kehutanan yang secara kebetulan mengundang dirinya untuk membicarakan permasalahan KBS.
“Senin aku juga diundang Pak Menteri (Kehutanan-red). Tapi aku belum tahu, kasus apa yang akan dibicarakan” katanya.
Walikota Perempuan ini, juga merasa prihatin dengan kematian satwa yang terus terjadi. Menurut Ia, upaya-nya untuk memasang CCTV dan menerjunkan petugas Satpol PP agar melakukan pengawasan di sekitar KBS selama 24 jam, masih dianggap belum dapat menjamin keamanan Satwa.
“Kasihan binatangnya kalau terus begini. Saya gak tahu nanti bagaimana, karena binatang kan gak bisa ngomong masalahnya” tandasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Gerakan Rakyat Surabaya(GRS) Mad Mochtar(MM) mengindikasikan bahwa sengketa pengelolaan KBS antara Pemkot dengan mantan pengelola sebelumnya, Stany Soebakir hingga kematian beruntun satwa koleksi KBS merupakan upaya pihak tertentu yang ingin merubah fungsi KBS, sebagai lahan konservasi menjadi area bisnis. “Ada pihak tertentu yang ingin kuasai lahan itu untuk dijadikan Hotel atau rumah makan,” tegasnya.
Ia mengharapkan masyarakat Surabaya mempertahankan ikon Surabaya itu sebagai kawasan ruang terbuka hijau. “Bon bin (kebun Binatang sudah menjadi ikon. Makanya ada kelakar, ayo rek mlaku-mlaku nang bon Bin madakno rupo “ katanya sambil tertawa.
MM menduga, kematian sejumlah satwa merupakan skenario untuk menjatuhkan Pemkot selaku pengelola PDTS KBS. “Ini ada scenario besar, hewan yang setiap hari mati seakan-akan pemerintah kota Surabaya tidak becus dalam menanganinya” terangnya.
Salah satu tokoh masyarakat Madura Surabaya ini meminta warga Surabaya tidak terkecoh dengan persoalan yang mendera KBS. MM menegaskan, pengelolaan KBS tetap dibawah naungan pemerintah kota Surabaya.
“Jangan sampai orang asing atau pengusaha menguasai. KBS harus tetap dikelola Pemkot,” tegas MM.(k4/r7)