Walikota Tak Bergerak Soal Hotel 88

Tidak ada komentar 72 views

Surabaya, (DOC) – Tak bergeraknya eksekutif dan legeslatif kota Surabaya atas berdirinya Hotel 88 Jl Embong Malang, kini bisa dianggap sebagai symbol bahkan monument bersejarah atas ketidakmampuan sekaligus kekalahan pemkot dalam menegakkan aturan diwilayah hukumnya sendiri. Bagaimana tidak, meski belum jelas IMBnya dan tak mengantongi ijin HO, hotel berlantai 8 ini tetap bisa bebas beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari dinas terkait.
Ketua LSM Lintas Komunitas Ir Susiawan mengatakan bahwa jika dinas terkait dan dewan tak lagi bernyali maka bola terakhir ada di Walikota Surabaya sebagai orang nomer satu sekaligus pemangku kebijakan.
“kalau memang SKPD pemkot dan legeslatif tidak bisa diharapkan perannya, maka bola terakhir ada di tangan Walikota Surabaya sebagai pemangku kebijakan, tetapi jika ternyata bu Risma juga tidak bergerak maka kami sebagai warga kota Surabaya akan sangat gampang menebak muaranya kemana, dan harus menjadi tugas kita semua untuk bergerak bersama-sama menggantikan mereka semua,” tegas Susiawan.
Sebagai kader partai berlambang bintang mercy, Ir Susiawan sangat menyayangkan kredibilitas Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang selama ini dikenal tegas, bersih dan konon anti korupsi, jika ternyata tetap membiarkan adanya dugaan kuat pelanggaran perda sebuah bangunan yang berdiri di jalan protocol.
“secara kasat mata sudah jelas bahwa bangunan Hotel 88 itu tidak beres perijinannya, apalagi berdiri di jalan protocol, artinya tidak mungkin sosok Risma yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Walikota Surabaya tidak mengetahui status ijinnya, maka tidak bergeraknya pemkot Surabaya (eksekutif dan legeslatif-red) menjadikan Hotel 88 sebagai monument kekalahan yang sangat nyata dan mencolok, untuk itu saya setuju dan mendukung jika ada LSM yang melaporkan kasus ini ke pihak Kejaksaan,” tambah Susiawan.
Seperti berita sebelumnya, didapatkan info tambahan bahwa pengurusan ijin Hotel 88 Jl Embong Malang ternyata di bantu oleh salah satu oknum pejabat eselon pemkot Surabaya berinisial “TW” dan anggota DPRD kota Surabaya berinisial “A”. Diduga kuat hal inilah yang menjadikan eksekutif dan legeslatif pemkot Surabaya terkesan mandul menghadapi pemilik bangunan yang tergolong illegal ini. (r4)