Warga Bantaran Rel, Ancam Blokir Stasiun

Tidak ada komentar 100 views

Surabaya,(DOC) – Sekitar 3.500 warga Surabaya yang tinggal di pinggir rel kereta api, Senin (4/1/2013)  melakukan aksi demonstrasi di balai kota. Dengan membawa sejumlah atribut, poster dan spanduk, Mereka menolak rencana penggusuran rumah mereka oleh PT KAI karena berkaitan dengan pembangunan doble track . Ilham Nugraha, salah satu coordinator Aksi Rakyat Pinggir rel suroboyo di sela aksi mengatakan, tindakan penggusuran dianggap tidak manusiawi. Pasalnya, warga tinggal di sekitar rel sudah  berpuluh-puluh tahun tinggal di wilayah itu.

“sudah cukup lama , kami tinggal di wilayah itu” ungkapnya.

Ia mengaku punya hak untuk tinggal dan menetap , karena memiliki KTP dan membayar pajak seperti halnya warga lain, hanya persoalan nasib yang mengharuskan mereka tinggal di bantaran rel . Masyarakat yang tergabung dalam aksi rakyat pinggir rel suroboyo mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar dan memblokir jalur serta stasiun kereta api jika tuntutan mereka diabaikan oleh PT KAI.

“Jika pemkot memberikan lampu hijau (penertiban), kami akan mengerahkan masa yang lebih besar dan menutup jalan-jalan di Surabaya serta memblokir jalur kereta api dan stasiun” tegasnya.

Merespon aspirasi warganya, Asisten 2 sekota Surabaya saat menemui sejumlah perwakilan pendemo mengungkapkan, selama ini PT KAI belum pernah melakukan koordinasi dengan pemeruintah kota soal rencana pembangunan double track yang mengakibatkan terancamnya tempat tinggal mereka. Pasalnya , saat diundang pemerintah kota Surabaya untuk membeberkan rencana pembangunan double track dan penertiban, kamis (31/1/2013) PT KAI enggan menjelaskannya.

“Waktu saya undang kamis, beliau (perwakilan PT KAI)  tidak memaparkan seperti apa pembangunan double track dan penertiban dilakukan di sebelahmana” kata Muklas dihadapan sejumlah warga bantaran rel

Muklas menegaskan, Walikota tdiak menghendaki warganya telantar. Untuk itu, pihaknya diminta melakukan komunikasi dengan PT KAI. keluarnya surat penangguhan penertiban, setelah ia minta PT KAI menunggu respon walikota.

“saya minta jangan dilakukan penertiban (jumat), saya akan lapor dulu ke Walikota. Itu yang mungkin muncul (surat) penangguhan” ujar Asisten 2 sekota yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Sementara menanggapi beberapa bukti kepemilikan yang dipegang warga. Musklas udin mengatakan akan mempelajarinya.

“Soal IMB (Izin Mendirikan bangunan),  HPL (hak Penggunaan lahan) dan pajak yang dibayar. Nanti kami akan lihat dulu, kami pelajari dasarnya” paparnya.

Ia mengatakan, pemerintah kota akan berhati-hati mengambil kebijakan soal penertiaban warganya oleh PT KAI. Pemkot mencoba menggali permaslaahan yang terjadi di kedua belah pihak.

“beliau kan unsure pemerintah, jadi tdiak akan grusa-grusu. Kita ingin tahu masalah nya adari PT KAI dan bapak-bapoak (warga)” katanya.

Muklas meminta masyarakat menunggu jawaabana dari walikota sekitar satu minggu lagi. Ia akan melaporkan aspirasi warga yang terancam tergusur setelah walikota pulang dari kunjungan dinas dari Jakarta.

Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Surabaya yang datang bersama waraga ke Balai kota , Tri Didik Adiono meminta pemkot Surabaya menanyakan secara jelas ke PT KAI terkait rencana penertiban. Anggota Fraksi PDIP ini khawatir rencana pembangunan Double track hanya dalih untuk kepentngan lain.

“Jangan sampai kita dikadali (dibohongi) untuk kepentingan Negara tapi untuk investor, contoh kasus PGS (Pasar Grosir Surabaya) dan (pertokoan) Semut Baru” sebutnya.

Didik menegaskan, untuk kepentingan warga , kalngan dewan siap memback up perjuangan mereka. (K-4)