Warga Kedurus Minta Wali Kota Cabut SK Pengurus LKMK dan RT/RW

Foto ; Gedung Balaikota dan Taman Surya Surabaya

Surabaya,(DOC) – Setelah mengantongi surat pemberitahuan tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Nomor : 201/B/2017/PT.TUN.SBY, Eddie de Wolf  warga Gunung Sari Indah blok LL No 7, kelurahan Kedurus, kecamatan Karang Pilang meminta Walikota Surabaya Tri Risma Harini segera membatalkan surat keputusan(SK) pengangkatan Ketua LPMK, RW dan RT di kelurahan Kedurus yang dianggap cacat hukum, sekaligus membatalkan surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya Nomor : /G/2017/PTUN.Surabaya, tanggal 31 Agustus 2017.

Menurut Eddi, surat putusan PT.TUN itulah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Agar Walikota Surabaya mematuhi surat keputusan tersebut dan segera melakukan eksekusi, mencabut SK pengangkatan Ketua LPMK, RW dan RT kelurahan Kedurus, karena cacat hukum,” tegas Eddie kepada awak media, Rabu(28/3/20187).

Masih menurut Eddie, surat salinan putusan PT.TUN sudah saya kirim ke Walikota, Ombusman RI(ORI) Jatim, Menteri PAN RB, Ketua DPRD Surabaya, Ketua Komisi A, kecamatan Karang Pilang dan kelurahan Kedurus.

“Munculnya surat putusan tersebut, SK pengesahan Ketua LPMK kelurahan Kedurus nomor : 148/003/436.9.13/2017 tanggal 20 Januari 2017 periode 2017-2019 secara otomatis gugur. “paparnya.

Mantan pegawai PT PAL Surabaya ini, menjelaskan, sesuai aturan hukumnya hasil putusan PT.TUN diberi tenggang waktu 60 hari kerja. Jika tidak dilaksanakan oleh Wali kota atau Camat, maka secara otomatis SK- nya gugur.

“Kalau mereka (Wali kota /Camat,red) mau eksekusi sekarang bagus, kalau menunggu sampai 60 hari mulai tanggal putusan, ngak papa. Karena aturan hukumnya jelas,”pungkasnya.(r7)