Warga Lempung Mengeluh Pungutan Biaya Musrenbang

Tidak ada komentar 230 views

Surabaya,(DOC) – Pelaksanaan pekerjaan proyek yang sudah diusulkan dan disetujui melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) Kota Surabaya, dimainkan oknum. Musrenbang pembangunan pavingisasi di Jl Lempung Perdana III A, RT 3 RW 5, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, dikeluhkan warga karena ada tarikan.
Padahal pembangunan pavingisasi jalan yang memiliki lebar 2,5 meter, murni didanai APBD. Sementara untuk pavingisasi jalan di atas 5 meter, baru boleh ada swadaya masyarakat. Pasalnya dengan lebar jalan 5 meter, diprediksi kawasan itu dihuni warga yang mampu.
Informasi lainnya, tarikan terhadap warga sebesar Rp100 ribu per kepala keluarga, dilakukan oknum dari partai tertentu. Intinya, warga selalu diinformasikan jika itu proyek dari hasil jaring aspirasi masyarakat. Informasi itu semakin simpang siur, lantaran penarikan itu juga melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Padahal jika berbicara BKM, itu terkait dengan PNPM Perkotaan, dimana anggaran yang dikeluarkan berasal dari pemerintah pusat.
Namun untuk proyek fisik di PNPM Perkotaan ini, agar dana hibahnya bisa cair, harus ada stimulus berupa dana swadaya dari masyarakat. Dana swadaya itu bisa berupa tenaga kerja, makanan atau murni anggaran yang didapat dari tarikan warga. Jika sudah ada dana swadaya itu, maka dana hibah dari PNPM Perkotaan itu bisa dicairkan.
Mantan Asisten I Sekkota Surabaya Barata Fandi Sutadi yang kini menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya menegaskan, Musrenbang itu dirangkul dari usulan warga melalui yang ditampung di LKMK lalu diusulkan ke kelurahan dan dibawa ke Musrenbang Kecamatan. Dari Musrenbang Kecamatan itu dibawa ke Musrenbang Kota Surabaya untuk dijadikan usulan dalam APBD Surabaya.
Namun tim penyusunan Musrenbang Kota Surabaya seperti Bappeko dan lainnya pasti teliti dalam menyeleksinya. Sehingga jika ada kesamaan usulan dengan hasil jaring aspirasi masyarakat, maka salah satunya harus dicoret atau bisa dialihkan ke gang lain yang ada di daerah sekitarnya. Dan jika sudah masuk APBD, maka seluruh dana pembangunannya murni ditangani Pemkot Surabaya.
Hal yang sama juga disampaikan Asisten IV Sekkota Surabaya Eko Hariyanto. Menurut Eko, Musrenbang itu murni usulan masyarakat untuk ditampung, diseleksi, diverifikasi oleh SKPD. Hal itu akan diusulkan untuk APBD tahun sebelumnya. “Koordinator Musrenbang itu adalah Bappeko sementara pelaksananya bisa masyarakat atau SKPD. Jadi pelaksanaannya di lapangan, tak ada tarikan sama sekali. Ini akan kita cek. Kami minta, warga harus membuat laporan keluhan tersebut agar tim pemkot turun ke lapangan,” jelas Eko Hariyanto.
Informasi yang berkembang di lapangan, tarikan itu juga kemungkinan terkait dengan pembangunan got-nya. Ketua RT setempat, Soewandi, berniat melakukan investigasi terkait tarikan tersebut. Apakah benar untuk pavingisasi atau untuk perbaikan got.
Salah satu warga yang minta namanya tak disebutkan mengaku kesal dengan tarikan tersebut. “Disini sudah ada pembodohan bagi warga melalui simpang siur informasi. Pertama warga disampaikan jika ini Musrenbang, lalu dikabarkan ada tarikan karena proyek itu merupakan dari Jasmas, dan belakangan ada kabar jika proyek itu dikerjakan melalui BKM (PNPM, red). Kita akan laporkan hal ini agar semuanya jelas,” tukas warga tersebut.(r4/r7)