Warga Pagesangan Minta Pemkot Bongkar Bangunan Diatas Jalan Raya

Foto : Warga Pagesangan Gelar Spanduk Protes dan Layangkan Petisi

Surabaya,(DOC) – Warga RT-008/RW-001, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, Kota Surabaya mengeluarkan petisi kepada salah satu warga penghuni rumah beralamat Jl. Gayungsari Barat II nomer 35 ( Lama Jl. Pagesangan Baru Kav 54 ), H. Achmad Ghazali Lubis, SH, Minggu(30/7/2017).

Petisi yang akan dikirimkan ke pemilik rumah, Kasatpol PP kota Surabaya dan Dinas Cipta Karya dan Penataan Pemukiman kota Surabaya, berbunyi soal protes warga terhadap bangunan milik H. Achmad Ghazali Lubis, SH yang menjorok hingga memakan badan jalan pendek penghubung jalan Raya Pagesangan Baru ke jalan Pagesangan Baru IV, seluas 15 meter.

Sekitar 46 warga RT-008/RW-001, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, Kota Surabaya telah menanda tangani petisi tersebut dan berencana menggelar aksi unjukrasa, jika tak mendapat respon dari instansi terkait.

“Jalan raya Pagesangan Baru itu merupakan salah satu jalan penghubung ke jalan besar, berbentuk letter T. Saat kendaraan lewat berpapasan pasti kress dan bahkan sering kecelakaan karena sempitnya jalan,” ungkap Joni Kusuma Trinawan, Ketua RT-008/RW-001 Pagesangan.

Menurut dia, lebar jalan Pagesangan baru ini, sekarang tinggal 5 meter saja, akibat bangunan pagar dan paving yang menjorok ke badan jalan itu. Pemilik bangunan, lanjut Joni, membangun lahannya secara bertahap sejak tahun 2004 lalu.

Awalnya tanah jalan seluas 15 meter persegi itu, dibangun tembok untuk restoran seluas 5 meter. Kemudian pavingnya di tinggikan untuk menandai batas tanah miliknya dan 4 hari yang lalu, tanah itu sudah didirikan tembok pembatas dan pagar hingga menjadikan akses jalan sempit.

“Dulu pernah ditegur oleh Pemkot saat mendirikan restoran hingga ditutup karena peruntukkannya tak sesuai. Tapi 4 hari yang lalu, malah dibangun tembok permanen dan pagar pembatas yang mengganggu akses lalu lintas sekitar, terutama saat jam kerja,” imbuhnya.

Dalam surat petisi tersebut, juga dicantumkan bukti sertifikat kepemilikan tanah yang tidak menunjukkan bahwa lahan seluas 15 meter persegi itu, tak termasuk didalamnya. Ia menambahkan, bukti sertifikat itu diperoleh warga dari pemilik lama Dokter Wimbo Sasono. Jika saat ini, pemilik baru H. Achmad Ghazali Lubis, SH memiliki bukti sertifikat tambahan untuk membangun tembok dan pagar badan jalan umum itu, warga tidak mengetahuinya.

Beberapa kali, pemilik lahan baru ini diundang untuk mediasi oleh warga, selalu tak bersedia menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan lahan yang digunakan dasar untuk membangun tembok dan pagar di badan jalan.

“Kita belum pernah dilihatkan sertifikat-nya sih, sehingga kita hanya mendesak Pemkot untuk menertibkan bangunan menyesuaikan Perda RTWR(rencana tata ruang wilayah) dan Rencana Penggunaan Lahan Tahun 2014. Kalau kita punya bukti, kita juga akan petisi BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk minta pertanggungjawaban atas keluarnya sertifikat lahan di badan jalan raya,” pungkasnya.

Rencananya petisi warga Pagesangan baru ini akan dilayangkan Senin(31/7/2017) hari ini, dan Selasa(1/8/2017) besok, akan dibahas oleh instansi terkait dengan melibatkan warga.(rob)

foto: Rumah H. Achmad Ghazali Lubis, SH

 

Berikut Isi Petisi Warga RT-008/RW-001, Kel. Pagesangan, Kec. Jambangan Surabaya

Kepada

Achmad Ghazali Lubis, SH.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya

Kepala SATPOL PP Pemerintah Kota Surabaya

 

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami warga RT 8 / RW 1, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya menyampaikan penolakan keberadaan Bangunan, Pagar dan Paving menjorok kejalan (menjorok ke barat ) di Jl. Gayungsari Barat II no. 35 ( Lama Jl. Pagesangan Baru Kav 54 ) milik H. Achmad Ghazali Lubis, SH. yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun yang menjadi latar belakang petisi Penolakan Keberadaan Bangunan, Pagar dan Paving yang menjorok ke jalan ( menjorok ke barat ) :

  1. Jalan sebelah barat rumah H. Achmad Ghazali Lubis, SH. adalah jalan umum yang penggunanya cukup padat terutama pada pagi dan sore hari, saat dimana jam berangkat dan pulang kerja. Sebelum Bapak H. Achmad Ghazali Lubis, SH. menambah bangunan dan paving menjorok ke jalan terlebih lagi sekarang dipagar, luas jalan 15 m sekarang menyempit menjadi 5 m. Kondisi jalan sempit inilah menyebabkan sering terjadinya kecelakaan.
  2. Jalan tersebut cukup pendek dan menghubungkan ke jalan Raya Pagesangan Baru dan Jalan Pagesangan Baru IV berbentuk letter T. Saat kendaraan lewat jalan tersebut berpapasan sering terjadi kress dan pertengkaran antar pengemudi karena sempitnya jalan.

Landasan Petisi Penolakan Keberadaan Bangunan, Pagar dan Paving yang menjorok ke jalan (Menjorok ke Barat ) sebagai berikut :

  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275 Kel. Pagesangan. NIB 01067 Dengan Nama Pemegang Hak Dokter Wimbo Sasono. Surat Keputusan Tgl. 17 Nopember 2000, No. 512-550.1-35.1-2000. Dengan luas bidang tanah 1.572 m 2 . Pada tgl 9 Oktober 2001 dilakukan pemecahan bidang menjadi 1.572 m 2 – 421 m 2 = 1.151 m 2 . Dengan Hak atas tanah seluas 1.151 m 2 dimiliki oleh Dokter Wimbo Sasono dan Hak atas tanah seluas 421 m 2 dimiliki oleh H. Achmad Ghazali Lubis, SH. ( FC. Sertifikat terlampir ). Fakta dilapangan batas batas tanah berupa pagar, tembok dan paving rumah Bpk. H. Achmad Ghazali Lubis, SH. menunjukkan luas tanah menjadi m 2 sehingga bangunan, pagar dan Paving memakan jalan 10 m.
  2. Lampiran Surat Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemkot Surabaya ( Lampiran Surat IMB ) Nomor : 653 / 430.C /436.6.2 / 2012. Tgl 23 Feb 2012 ( Lampiran IMB Masjid Agung Residence ). Tertera pada lampiran tersebut luas jalan 15 m. Fakta di lapangan luas jalan hanya 5 m.
  3. Lampiran Surat Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemkot Surabaya ( Lampiran Surat IMB ) Nomor : 188 / 6262.91 /436.4.6 / 2003 ( Lampiran IMB Bpk. Yudianto ).Tertera pada lampiran tersebut luas jalan 15 m. Fakta di lapangan luas jalan hanya 5 m.
  4. RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK MENANGGAL BAGIAN SELATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA ( Rencana Penggunaan Lahan Tahun 2014 ) yang di tanda tangani oleh Wali Kota Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd. Tertera pada peta tersebut luas jalan 15 m. Fakta di lapangan luas jalan hanya 5 m.
  5. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 Tentang PENATAAN RUANG.

    BAB VIII

    HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

    Pasal 60

    Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

    1. mengetahui rencana tata ruang;
    2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
    3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
    4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
    5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
    6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

     

    Pasal 61

    Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

    1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
    3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
    4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum.

     

    Pasal 62

    Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

    Pasal 63

    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian sementara pelayanan umum;
    4. penutupan lokasi;
    5. pencabutan izin;
    6. pembatalan izin;
    7. pembongkaran bangunan;
    8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
    9. denda administratif.

     

  6. PERDA No. 7 Tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya tentang Bangunan.
  7. BAB XIII

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Pasal 72

    • Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63, dan/atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
    • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    1. peringatan tertulis;
    2. pembatasan kegiatan pembangunan;
    3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
    4. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
    5. pembekuan IMB;
    6. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    7. pencabutan IMB;
    8. pembekuan sertifikat laik fungsi;
    9. pencabutan sertifikat laik fungsi;
    10. penyegelan bangunan;
    11. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau
    12. pembongkaran bangunan.

     

  8. Atas dasar surat surat yang di terbitkan oleh pemerintah sebagaimana kami sebutkan diatas kami, warga RT 8 menuntut kepada :
    1. H. Achmad Ghazali Lubis, SH. agar membersihkan atau merobohkan bangunan, pagar dan paving yang menjorok ke jalan ( menjorok ke barat ) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Kota Surabaya;
    2. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya agar tidak menerbitkan IMB atas bangunan tersebut. Dan menerbitkan BANTIB sebagai landasan SATPOL PP Kota Surabaya melakukan penertiban;
    3. Kepala SATPOL PP Kota Surabaya agar melakukan penertiban atas bangunan, pagar dan paving yang tidak sesuai rencana tata ruang Pemerintah Kota Surabaya.

    Demikian petisi kami ajukan, hendaknya menjadi perhatian dan bisa ditindak lanjuti. Agar lebar jalan menjadi 15 m dan dengan lebar 15 m tidak ada lagi insedent kecelakaan lagi oleh pengguna jalan.