Warga Protes Pembebasan Lahan Tanjung Sari Seluas 680 Hektare

 Hukum

Surabaya, (DOC)- Sejumlah warga Tanjung Sari, Kecamatan Suko Manunggal kemarin, Senin ( 29/10) mendatangi gedung DPRD Surabaya. Kadatangan warga kali ini, bertujuan mengadukan pembebasan lahan seluas 680 hektar yang dilakukan PT Darmo Satelit.

“Kami tidak mempersoalkan agama. Namun kami hanya menanyakan legalitas tanah yang digunakan membangun gereja serta gorong gorong,” ujar juru bicara warga Tanjung Sari, Mat Yusuf.

Mat Yusuf mengungkapkan, berdasarkan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) sebenarnya putusan yang dikeluarkan telah dimenangkan pemerintah kota (pemkot) Surabaya, ketika masih dipimpin Bambang DH. Namun anehya hingga saat ini, proses pembangunan yang dilakukan pengembang masih saja terus berjalan.

“Kami akan meminta pertanggung jawaban pemkot terkait masalah ini,” tegasnya.

Menurut Mat yusuf, terkait 72 hektar lahan yang saat ini masih dipersoalkan warga sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan ratusan hektar lahan lain yang dibebaskan. Oleh karena itu, dirinya menyesalkan sikap Camat Suko Manunggal serta Lurah Tanjung Sari yang tidak segera merevisi data yang mereka miliki.

“Itu adalah wilayah kerja dari camat Suko Mangunggal serta kepala desa Tanjung Sari, jika mereka mengaku tidak tahu, lalu apa saja kerjaan mereka selama ini,” kata Mat Yufuf dengan nada keras.

Crhistie, perwakilan dari PT Darmo Satelit membantah lahan yang dipersoalkan warga dikelaola oleh PT Darmo Satelit. Menurutnya, sesuai amar putusan yang dikeluarkan MA, pihak yang berperkara adalah PT Darmala.

“Memang lahan tersebut masuk wilayah Tanjung Sari, tapi itu bukan milik PT Darmo Satelit,” ujar Christie.

Menurut Christie, di lahan yang kini disengketakan memang sedang ada proses pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan gorong gorong. Namun pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir yang selama ini kerap melanda kawasan itu.

“Menurut saya itu tidak ilegal karena pembangunana gorong gorong itu juga demi kebaikan masyarakat,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Djumadji, menjelaskan sesuai surat yang dikeluarkan Walikota Surabaya, ada beberapa hal yang mandapat tinjauan terhadap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.  Pasalnya ketika pemkot hendak mengurus tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata masih ada beberapa masalah.

“Tapi BPN telah berjanji akan memfasilitasi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Tanjung Sari,” ungkap Djumadji.

Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya keresahan yang dialami warga, pemkot teklah menglayurakan surat yang intinya gar segala proses pembangunan di kawasan Tanjung sari dihentikan terlebih dahulu.

“Papan pemberitahunya sudah dipasang oleh Satpol PP, bahkan setiap hari juga ada petugas yang menjaganya,” jelasnya.

Sementara menyikapi keluhan yang disampaikan warga, Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Mochammad Machmud menilai jika pangkal persoalan sebenarnya berada di pemkot sendiri. Menurutnya, jika memang pemkot telah mengeluarkan perintah penghentian kegiatan harusnya pihak yang melanggar bisa ditindak tegas.

“Untuk PT Darmo satelit, saya harap dihentikan dulu seluruh kegiatan yang dilakukan,” tegas Machmud.(k1/R9)