Warga Tetap Inginkan Pembatalan Penggusuran

Tidak ada komentar 124 views

Surabaya, (DOC) – meski telah beredar kabar bahwa pelaksanaan pengusuran rumah warga sekitar rel KA akan ditunda, namun langkah warga untuk menggagalkan setiap upaya penggusuran, tidak pernah surut. Keinginan warga tetap menolak penggusuran dan bukan hanya sekedar penundaan.
Keputusan penundaan itu muncul setelah PT KAI DAOPS 8 Surabaya, berembug dengan Pemkot di balaikota, Kamis (31/01/2013) pagi tadi. Dalam pertemuan itu, Pemkot Surabaya meminta di tunda, untuk mencari solusi bagi warga korban penggusuran.
Disampaikan oleh Suryadi, koordinator 2 Forum Warga Pinggir Rel(FORWAPEL) Ngagel, sudah semestinya PT KAI melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemkot Surabaya, mengingat ribuan warga yang menurut PT KAI menempati bangunan liar, kesemuanya adalah warga ber-KTP Surabaya.
Namun sayangnya dalam kenyataannya tempo hari lalu, PT KAI dengan arogan langsung menyurati warga dengan ancaman bakal menggusur tanpa koordinasi ke pihak pemkot. Hal ini jelas membuat warga marah dan akan berupaya melakukan penolakan.
“Didalam aturan pelaksanaan Undang Undang(UU) nomer 23 tahun 2007, yaitu Peraturan Pemerintah(PP) nomer 59 tahun 2009, telah disebutkan soal pengembangan pembangunan per-kereta apian di internal kota, harus mendapat persetujuan kepala daerah dalam hal ini walikota”, tegas Suryadi.
Lebih lanjut Ia menegaskan, kesepakatan penundaan penggusuran tersebut, tidak akan bisa meredakan kemarahan warga yang menginginkan kebijakan penggusuran bangunan sepanjang rel KA dibatalkan.
“Jangan gunakan alasan bahwa ini adalah program nasional guna pengembangan dan optimalisasi perkeretaapian nasional. Semestinya PT KAI tidak menafikan keberadaan warga yang sudah puluhan tahun tinggal di pinggir rel dan faktanya mereka tidak memiliki tempat tinggal lain,” katanya.
Suryadi mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak membabi buta dalam menerapkan aturan UU nomer 23 tahun 2007, dengan mengesampingkan nasib warga lemah. “Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, telah diatur hak warga masyarakat untuk merasakan kemakmuran yang hakekatnya juga diperuntukkan bagi warga stren KA. Penguasaan lahan, oleh warga stren, hanya sedikit saja, itupun dipakai sebagai rumah tinggal,”cetusnya. (K5/R7)