Wawali Tetap Tak Setuju Dolly di Tutup 19 Juni

Tidak ada komentar 182 views

Surabaya,(DOC)Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana menolak keras penutupan lokalisasi Dolly yang akan digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 19 Juni mendatang. Orang nomor dua di Surabaya ini menilai, penutupan lokalisasi terbesar se- Asia Tenggara tersebut merupakan tindakan keliru. Pasalnya, penutupan akan merugikan warga Surabaya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari geliat Dolly.
Wisnu meminta pada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mengkaji kembali rencana penutupan tersebut. Seharusnya, pemkot harus bermusyawawah dulu dengan warga setempat jauh hari sebelum penutupan. Pemkot juga harus menawarkan konsep yang jelas agar bisa diterima warga, khususnya yang terdampak akan penutupan ini. Menurut dia, kalau hanya memberi pesangon, pada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan juga mucikari, itu bukan solusi. “Tanggung jawab pemkot itu menjamin kelangsungan pendapatan warganya. Kalau Dolly ditutup, terus warga dapat penghasilan dari mana. Misalnya, mereka yang selama ini jual rokok, jadi tukang parker, jadi tukang cuci dan pekerjaan lainnya. Mereka harus ada jaminan penghasilan,” katanya, Selasa(13/5/2014).
Mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini tidak mempersoalkan langkah pemkot yang memberi pelatihan ketrampilan pada PSK, mucikari dan juga warga setempat. Namun, pemkot harus mampu memberi jaminan pasar pada mereka. Artinya, misalnya ada PSK yang sudah pandai dalam memasak, pemkot harus mampu menjamin bahwa, akan ada orang yang beli. Kemudian ketika ada yang sudah bisa membuat kue, pemkot juga harus bisa memastikan siapa saja yang akan memesan kue tersebut. “Jadi, jangan hanya diberi duit saja, itu tidak mendidik. Menutup lokalisasi itu seharusnya mampu melihat banyak aspek. Kalau tidak dapat melihat banyak aspek, maka akan muncul prostitusi dalam bentuk lain,” terangnya.
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini memperkirakan, jika Dolly ditutup, maka akan muncul prostitusi terselubung. Wisma-wisma yang sebelumnya bayar pajak menjadi tidak bayar pajak. Justru yang sekarang terjadi, ketika ada rencana Dolly ditutup, mulai banyak kos-kosan baru di sekitarnya. Kabarnya, kos-kosan ini digunakan sebagai prostitusi terselubung. Kos-kosan seperti ini seringkali luput dari razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. “Yang saya sampaikan ini konsepnya partai. Sejak dulu pada zamannya pada Bambang, (Bambang Dwi Hartono, wali kota Surabaya sebelum Tri Rismaharini), tidak ada penutupan. Yang ada itu pembatasan,” jelasnya.
Sebelumnya, Risma, panggilan akrab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, meskipun saat ini ada penolakan dari warga disekitar Dolly, pihaknya tidak akan mundur sejengkal pun dalam menutup lokalisasi yang berada di kecamatan Sawahan tersebut. Menurut dia, penolakan ini merupakan hal wajar. Saat menutup lokalisasi Sememi dan juga beberapa lokalisasi yang lain juga ada penolakan warga sekitar. “Kalau nanti sudah tutup, kami akan paparkan sedetil-detilnya konsep Dolly seperti apa. Ini merupakan bagian dari strategi kami. Tahu tidak, yang mengajukan (penutupan Dolly) ke kami itu ada yang ditekan dan diancam dibunuh. Jadi tolong bantu kami, ini bukan perkara mudah,” terangnya. (lh/r7)