Wisnu Wardhana : Gubernur Jatim Acungi Jempol APBD Surabaya

Surabaya (DOC) – Gubernur  Jawa  Timur  Soekarwo ternyata tak banyak memberikan catatan revisi pada APBD Surabaya 2013 yang besarannya sekitar Rp 5,72 triliun .  Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, Rabu (26/12/2012) mengungkapkan, dari evaluasi gubernur yang diterima hasilnya justru memberikan apresiasi. Gubernur menurutnya mengacungi jempol APBD Surabaya Tahun 2013. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tak langsung melebihi pagu pemerintah . APBD Surabaya untuk belanja tak langsung bisa ditekan hingga 35 persen sedangkan belanja langsung 65 persen. “Padahal menurut Permendagri belanja barang dan jasa 60 persen, sementara belanja tak langsung seperti biaya pegawai, hibah, social 40 persen. “ ujarnya.

Wisnu mengatakan, sorotan gubernur relative normative, mengarah pada anggaran yang dipergunakan agar mengarah pada kepentingan pembangunan masyarakat.

Senada dengan Wisnu Wardhana, kepala bapeko Surabaya, hendro gunawan usai mengikuti rapat Badan Musyawarah di dewan mengatakan, dari hasil evaluasi gubernur  meminta penggunaan anggran seefisien munghkin.”Penggunaan anggran harus efisien. Normative saja” paparnya.

Ia menambahkan, tidak ada atensi khusus soal dana titipan sebesar 200 miliar dalam APBD 2013. Pemkot hanya diminta pemanfaatan dana APBD alokasinya sesuai kebutuhan.”Selama ada kebutuhan digunakan, jika tidak ya tidak digunakan. Misalkan, PJU direncanakan 500 titik, tapi yang dibutuhkan hanya 200 titik, ya 200 titik yang didirikan. Tetap harus ada alokasi, karena usulan bisa datang dari masyarakat, atau melalui musrenbang” tambahnya.

Hanya saja menurutnya, untuk persoalan pendidikan menengah, pemkot Surabaya  diminta memiliki persepsi yang sama dengan pemprof. Selama ini alokasi untuk sector pendidikan di Surabaya, terdistri busi pada beberapa SKPD. Kegiatan pembangunan diserahkan pada Dinas cipta karya dan tata Ruang , sedangkan pengadaan barang pada perlengkapan. Namun semuanya menunjang wajib belajar 12 tahun. “semuanya tidak dialokasikan di diknas.Teman-teman propinsi mungkin belum baca, semua pos anggaran di SKPD lain, seperti pembeli an bangku alat tulis di perlengkapan  itu berkorelasi langsung dengan  wajar dikmen” Pungkas Hendro. (K-4)