WW Ajak Kolusi Untuk Cari Dukungan

Tidak ada komentar 74 views

Surabaya,(DOC) – Raport merah 37 anggota dewan yang di ekspose oleh Wisnu Wardhana(WW) Ketua DPRD Surabaya kemarin, nampaknya memang hanya untuk menggertak anggota dewan saja guna mencari dukungan statusnya di lembaga Legeslatif.
Tengara tersebut jelas terlihat, setelah hari ini, salah satu anggota Fraksi Golkar Erick Reginal Tahalele di ajak kolusi untuk bagi kekuasaan di lembaga dewan.
Kepada sejumlah media, Erick menjelaskan, Bahwa dirinya ditawari sebagai Ketua Badan Kehormatan jika dirinya bersedia bergabung mendukung WW sebagai Ketua DPRD Surabaya.
Menurut Erick, roling posisi perangkat dewan akan langsung di lakukan oleh WW bila semua fraksi yang ditawari bergabung dengan dirinya menyatakan bersedia.
“bergaining position tersebut langsung ditolak, karena upaya WW tersebut adalah tekanan bagi anggota Fraksi Golkar guna meloloskan keinginannya,”tegas Erick, Jumat(12/04/2014).
Erick juga mengomentari soal raport merah 37 anggota yang kemarin disampaikan oleh WW kemarin, yang dianggap sebagian terdapat kebohongan publick. Menurut Erick, dalam peraturan perundang-undangan PP nomer 16 tahun 2009 soal susunan kedudukan anggota DPR/DPRD, disebutkan bahwa anggota Dewan yang dilarang bolos 6 kali berturut yaitu hanya sidang paripurna dan bukan rapat komisi atau rapat kelengkapan dewan lainnya.
“iya memang, kita sebagai anggota dewan tidak diperbolehkan untuk bolos sidang paripurna sebanyaka 6 kali berturut-turut, tapi kalo soal bolos rapat komisi atau rapat lainnya tidak ada dalam peraturan tersebut. Statement merupakan kebohongan publick,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono yang juga anggota Fraksi PDIP, menganggap arogansi Wisnu Wardhana yang menyampaikan raport merah ke publick kemarin, hanya lah dampak dari perseteruan internal partai Demokrat Surabaya.
“Seharusnya Wisnu Wardhana lebih bisa berfikir rasional dengan tidak membawa perseteruan internal tersebut ke Gedung Dewan. Lembaga Legeslatif ini sudah menjadi rana publik yang harus bersih dari konflik internal partai dan kepentingan pribadi”, tegas Baktiono.(R7)